Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Menyikapi belum tuntasnya persoalan warga yang tinggal di area lokasi rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan memposisikan diri tetap berada di tengah-tengah.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan, DPRD Balikpapan adalah bagian dari Pemerintah, yakni Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Kita ini anggota Dewan, kadang-kadang di tengah-tengah. Kaki kita yang sebelah ada di masyarakat, kaki sebelah lainnya ada di pemerintah. Jadi kita ini tidak boleh berat sebelah,” kata Alwi ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (06/03/2023).
Jadi, jelas politisi Partai Golkar Balikpapan ini, sebagai Wakil Rakyat Kota Balikpapan tidak boleh berat sebelah, yakni tidak boleh terlalu membela masyarakat yang salah. Anggota DPRD juga harus berimbang dan bisa memposisikan jika anggota DPRD adalah juga bagian dari pemerintah yang harus mentaati aturan.
“Kalau salah ya salah. Kadang-kadang kita disuruh membela masyarakat yang salah kan kadang-kadang bingung juga kita. Masa kita mau membela masyarakat yang tidak punya sertifikat,” tandasnya.
“Sedangkan pemerintah ingin membangun rumah sakit untuk masyarakat juga. Jadi bingung juga gitu loh. Makanya kita harus di tengah-tengah,” tutupnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment