by

Sikapi Persoalan Edelweiz, Sabaruddin Minta Pihak Terkait Duduk Satu Meja

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Viralnya berita Kiper Timnas Indonesia U-17 Putri bernama Edelweizz Auradiva yang tidak diterima bersekolah di SMKN 1 Balikpapan pada PPDB tahun 2024-2025, juga mendapat perhatian dari anggota DPRD Kota Balikpapan yang juga Caleg DPRD Provinsi Kaltim terpilih, Sabaruddin Panrecalle.

Sabaruddin Panrecalle mengaku prihatin dan kecewa atas peristiwa yang menimpa Edelweizz Auradiva (14), siswa berprestasi di bidang olahraga sepakbola warga Gunung Tembak Balikpapan Timur, yang telah mengharumkan nama Kota Balikpapan ditingkat internasional karena telah berkiprah di kompetisi AFC U-17 Woman Asian Cup 2024.

“Sangat kecewa dan prihatin saya. Siswa berprestasi seperti dia (Edelweizz, red) justru tidak diterima oleh sekolah di kotanya sendiri. Ini kan miris,” kata Sabaruddin kepada media ini, Sabtu (06/07/2024).

Atas peristiwa ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Balikpapan untuk menyikapi permasalahan yang menimpa Edelweizz, mengingat persoalan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025 itu sangat memukul dan mencoreng dunia pendidikan di Kota Balikpapan.

Apalagi, Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Balikpapan tengah berupaya membenahi pendidikan di kota ini, khususnya di tingkat SD dan SMP dengan membangun sejumlah sekolah baru, guna mengakomodir warga Balikpapan yang ingin masuk sekolah.

“Perlu dicatat, mereka itu (SMKN 1 Balikpapan, red) sekolahnya di Balikpapan, tinggal di Balikpapan (kepala sekolah, red), ada apa-apa semuanya minta tolong dengan kita, minta anggaran dengan kita juga,” ucap Sabaruddin.

Menurut Sabaruddin, ini yang perlu menjadi perhatian semua pihak, dan perlu diluruskan, serta perlu duduk satu meja. Jangan semata-mata sok menegakkan aturan Provinsi dan tidak mau tahu urusannya Kota Balikpapan.

“Kalau mau semacam begitu ya sekalian gak usah tinggal di Balikpapan,” tandas politisi Partai Gerindra ini, kesal.

Sabaruddin menambahkan, kalau selalu berpedoman dengan Undang-undang, PP (peraturan pemerintah) dan sebagainya, harusnya bisa ditoleransi, karena semua ciptaan manusia. Perlu diingat, lanjutnya, aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh Pemerintah itu untuk kesejahteraan masyarakat, dan bukan menyusahkan masyarakat.

“Kalau ekstra kurikuler bidang olahraga tidak dipandang, apa gunanya keberadaan KONI, cabor-cabor (cabang olahraga) dan sebagainya. Dan apa gunanya orang berprestasi. Bubarkan saja itu sekalian,” kata Sabaruddin.

Kasus Edelweizz viral, jelas Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur ini, dirinya juga mengaku diminta pandangannya, diminta tanggapan tentang peristiwa tersebut. Pihaknya menyampaikan, amanah undang undang, amanah aturan memang tidak ada kewenangan dirinya (DPRD, red) di Balikpapan.

Bahkan, dirinya sudah melakukan koordinasi tapi tidak ada hasilnya. Seakan-akan, DPRD Balikpapan dan Provinsi ini tidak berdaya untuk memfasilitasinya. Bahkan, dirinya dianggap gagal memfasilitasi anak-anak sekolah di Balikpapan.

“Apalagi melihat komentar netizen yang membabi buta, menyalahkan anggota DPRD dan dianggap tidak peduli terhadap warga Balikpapan,” tukasnya.

Maunya, kata Sabaruddin, dirinya minta permasalahan-permasalahan tersebut bisa dipertimbangkan dan tidak kaku dalam menyikapinya. Dirinya juga menyoroti kepala sekolah maupun Kepala Dinas untuk jangan sok-sokan bersih.

“Kepala sekolah maupun Kepala Dinas jangan sok-sokan bersih. Sudahlah, kita paham semua itu,” sindir Sabaruddin.

Atas ramainya pemberitaan Edelweizz Auradiva yang tidak diterima bersekolah di SMKN 1 Balikpapan dengan alasan nilai akademiknya tidak mendongkrak, pihaknya berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk duduk satu meja membahas permasalahan ini.

Dirinya juga telah berkoordinasi dengan teman-teman di internal (DPRD Balikpapan, red), mengingat pendidikan merupakan domainnya Komisi VI, sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan terhadap dinas terkait maupun sekolah-sekolah.

“Memang kita ada rencana memanggil pihak-pihak terkait untuk duduk satu meja, meskipun SMA dan SMK di Balikpapan kewenangannya provinsi,” tutupnya.

Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed