Kabargupas.com, SAMARINDA – Demonstrasi para guru mengenai instensif di Balai Kota Samarinda, Senin 3 Oktober 2022, mendapat atensi legislator Karang Paci. Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) Puji Setyowati menyatakan, aksi yang disuarakan para guru itu bisa tidak terjadi bila hak mereka telah terpenuhi.
Ia mengungkapkan, para guru harus diberikan kesejahteraan yang baik agar mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. “Pejabat sekarang bolehlah membuka diri, melihat seberapa besar bakti seorang guru. Sepanjang tuntutannya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kemampuan daerah dan sesuai dengan kompetensi, saya pikir tidak perlu dipermasalahkan,” katanya, Selasa 4 Oktober 2022.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan, tidak sedikit para guru yang harus menggadaikan Surat Keputusan (SK) penetapan hanya sekadar menyambung hidupnya. Ini juga dinilainya sangat krusial bila harus dilihat dengan tugas guru yang saat ini juga dituntut meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM. “Bagaimana mereka mau menyampaikan ilmunya, kalau ada beban cicilan. Bahkan tidak sedikit yang jadi ojek online. Apalagi kalau insentifnya dihapus,” ujarnya.
Puji Setyowati menguraikan, guru honorer wajib mendapatkan kepastian besaran gaji dengan sesuai upah minimum serta insentif. Mengingat tidak sedikit beban kerja yang harus dipikul seorang guru honorer. Bonus demografi nantinya tentu harus disokong dengan adanya guru yang maksimal dalam memberikan keilmuan pada anak didik.
“Kalau salah satu item dipotong, akhirnya tugasnya juga tidak optimal,” tutupnya. (fa/adv/DPRD Kaltim)
Comment