Kabargupas.com, SAMARINDA – Stunting dan kemiskinan menjadi persoalan serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Veridiana Huraq Wang.
“Ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah Provinsi Kaltim belum terwujud secara merata, berkesinambungan dan terkoneksi dengan baik ke pemerintah atau kabupaten/kota,” kata Veridiana ditemui awak media, Senin (17/10/2022).
Veridiana menilai, alokasi anggaran untuk penanganan stunting di seluruh kabupaten/kota selalu terhalang, bahkan tidak maksimal. Padahal, katanya, persoalan stunting di Kaltim setiap tahunnya cenderung meningkat. Menurutnya, persoalan stunting sebenarnya tidak hanya masalah makanan yang tidak bergizi, tapi juga masalah lingkungan.
“Kabupaten/kota butuh dukungan Pemprov Kaltim untuk hadir menangani persoalan lingkungan, termasuk soal sanitasi dan RLH (Rumah Layak Huni, Red.),” ucapnya.
DPRD Kaltim, jelasnya, sangat mendukung program percepatan penurunan stunting. Hanya saja masih terdapat masalah saat ingin merealisasikan aspirasi masyarakat di setiap kecamatan ataupun kampung.
Dalam satu kampung, sebut Veridiana, membutuhkan anggaran sebesar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta. Tapi anggaran tersebut tetap tidak bisa dikeluarkan karena terhalang Peraturan Gubernur.
Karena itu, Veridiana Huraq Wang menegaskan kepada Pemprov Kaltim agar betul-betul hadir menangani masalah stunting, khususnya masalah lingkungan. “Kami berharap agar Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti masalah stunting di Kaltim ini. Menurut saya ini juga menjadi indikator keberhasilan dari kepala daerah,” tegasnya.
Persoalan lain, sambungnya, yang juga menjadi kendala adalah pembangunan infrastruktur yang belum merata, khususnya di daerah pinggiran dan pedalaman. “Masih ada daerah pedalaman dan pinggiran yang belum tersentuh penerangan listrik, jaringan internet, air bersih, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, ” katanya.
Ia mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim agar tidak meninggalkan masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). “Kami mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan warga Kaltim menjadi berdaya guna dengan lebih baik, melalui program pro rakyat,” tutupnya. (adv)
Comment