Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Fraksi gabungan PPP-Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir tentang jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, juga memberikan sejumlah catatan.
Adalah H. Iwan Wahyudi, juru bicara fraksi gabungan PPP-Perindo dalam pandangan akhirnya menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Menurut Iwan Wahyudi, catatan dari fraksi PPP-Perindo sebelum menyetujui LPj Wali Kota Balikpapan dalam pandangan akhir adalah untuk melangkah pembahasan APBD 2023 Murni dan APBD 2022 Perubahan, terus melakukan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
“Kemudian yang kedua, mendorong peningkatan pendidikan, baik itu penambahan sekolah, penambahan ruang belajar dan rekrutmen guru, baik yang honor maupun yang PNS,” kata Iwan Wahyudi ditemui kabargupas.com, usai paripurna.
Yang ketiga, lanjut Iwan Wahyudi, pihaknya benar-benar merasakan keluhan dari masyarakat terkait distribusi air bersih. Fraksi gabungan PPP-Perindo ingin cakupan distribusi air bersih tersebut ke depan benar-benar semakin optimal. Menurutnya, kalaupun harus melakukan penyertaan modal, maka modal harus sertakan karena ini hal yang mendasar, yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai pelayanan yang optimal.
“Kasihan masyarakat kalau kemudian air bersih ini mereka tidak bisa dapatkan. Mereka harus begadang, kadang harus beli air tangki, serta lainnya. Kan kasihan ini,” jelas Iwan Wahyudi.
Berikutnya, lanjut Iwan Wahyudi, pihaknya juga mendorong pasar tradisional benar-benar dioptimalkan, diperbaiki, dan tata kelolanya disempurnakan agar para pembeli, pedagang dan masyarakat yang melintas bisa nyaman. Mengingat, pasar tradisional sangat potensial sebagai penyumbang PAD kota Balikpapan yang sangat baik.
“Catatan kami selanjutnya adalah masalah banjir di Balikpapan. Pemerintah harus benar-benar fokus dalam penanganan banjir, karena di RPJMD Wali Kota ada penanganan banjir, penanganan saluran premier dan sekunder. Kemudian peninggian akses jalan yang rendah atau kerap terendam banjir, itu ditinggikan,” katanya.
Fraksi gabungan PPP-Perindo, ujar Iwan Wahyudi, juga minta Pemkot Balikpapan untuk melakukan pengawasan terhadap pengembang-pengembang nakal yang tidak mentaati peraturan yang berlaku, yang tetap melakukan pengupasan lahan tanpa izin serta lainnya.
“Kami juga minta Pemkot Balikpapan melakukan pengawasan terhadap pengembang-pengembang yang melakukan pengupasan lahan. Poin itu dari fraksi kami. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi persoalan yang bisa kita urai di anggaran-anggaran berikutnya,” tutup Iwan Wahyudi.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment