Kabargupas.com, MAHULU – Guna melihat langsung kesiapan pembangunan Bandara Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yakni proyek strategis yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) melakukan kunjungan lapangan (kunlap), Rabu (21/05/2025).
Peninjauan lokasi proyek senilai Rp 45 miliar ini dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama sejumlah anggota legislatif lainnya, didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Mahulu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menyatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 hingga Rp45 miliar untuk mendukung proyek pembangunan Bandara Mahulu ini.
“Kunjungan kerja saya ke Mahulu ini untuk memastikan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Karena dari APBD Provinsi tahun 2025, sudah ada alokasi anggaran pembangunan bandara,” kata Ekti Imanuel, ditemui wartawan disela-sela kegiatan.
Dia menjelaskan, selain meninjau lokasi, kunjungan ini juga difokuskan pada pengecekan kesiapan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Dokumen-dokumen tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya Provinsi Kaltim. Sebelumnya, rencana pembangunan bandara sempat berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan.
“Namun, karena tidak ditemukan nomenklatur yang sesuai, tanggung jawab proyek akhirnya dialihkan ke Dinas PUPR Cipta Karya,” ujar Ekti Imanuel.
“Perpindahan kewenangan ini baru terjadi dalam dua hari terakhir. Awalnya proyek ini di bawah Dishub, tapi karena tidak ada nomenklatur, akhirnya dialihkan ke Cipta Karya,” imbuhnya.
Terkait pelaksanaan proyek, menurut Ekti, proses tender diperkirakan bisa dimulai sekitar tiga bulan ke depan, tergantung dari selesainya perencanaan teknis. Dia berharap, proses lelang bisa dipercepat jika memungkinkan.
“Proses perencanaan memakan waktu sekitar dua bulan, lalu dilanjutkan dengan tender. Kalau memungkinkan, kita ingin tender bisa dimajukan,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran proyek, DPRD menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahulu. Nantinya, kerja sama tersebut akan dituangkan dalam bentuk roadmap dan Memorandum of Understanding (MoU).
“Roadmap akan disusun oleh Asisten I Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Bupati Mahulu dan Gubernur Kaltim. Nanti akan ada pembagian peran yang jelas lewat MoU antara dua pihak,” tutupnya (Adv)
Comment