Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disampaikan sejumlah elit politik di tanah air juga mendapat perhatian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur.
Wakil Ketua III DPRD Balikpapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Subari mengatakan, isu ini sangat penting karena dilontarkan disaat periode terakhir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
“Tapi yang saya dengar, Presiden Jokowi sendiri menolak, walau pun sebagian besar mengatakan bersayap kata-katanya. Tidak secar tegas,” kata Subari ditemui Kabargupas.com di ruang kerjanya di DPRD Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman, Senin (07/03/2022).
Pada prinsipnya, menurut Subari, pihaknya, karena PKS salah satu partai yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut, maka PKS Balikpapan juga menolak penundaan Pemilu 2024 tersebut.
“Harapannya, sebagai on the track. Sebagaimana sudah ditentukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), serta pihak terkait, harus itu yang dijalankan, atau sesuai amanat Undang-undang,” tandas Subari.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 dilontarkan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, beberapa waktu lalu.
Dia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendapat masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.
Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi. Usulan Muhaimin itu lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment