TPP PPPK Guru Belum Disalurkan, Salehuddin: Sudah 4 Bulan Belum Dapat

Kabargupas.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat desakan serius dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Penyebabnya adalah ketidakjelasan penyaluran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk 1.170 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja guru di Kaltim.

Salehuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan, sudah berulang kali menerima keluhan dari ribuan tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) guru tersebut. Parahnya, sejak 4 bulan terakhir ini belum juga menerima tunjangan.

“Saya ingin mengingatkan kembali terkait proses rekrutmen sekaligus distribusi PPPK itu ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Ini curhatan dari rekan-rekan PPPK Kaltim yang kurang lebih sekitar 1.170 orang yang sampai saat ini belum mendapatkan hak TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai),” kata Salehuddin, Kamis (20/10/2022).

Padahal, lanjut Salehuddin, TPP kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Kaltim telah dicairkan. “Saudara tuanya, ASN, sudah mendapatkan itu. Tapi PPPK sampai saat ini sudah 4 bulan belum dapat,” ujar Salehuddin.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan Disdikbud Kaltim untuk segera berkomunikasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor terkait percepatan Peraturan Gubernur.

“Kami ingatkan agar bagaimana bapak melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Pemprov, terutama gubernur dalam hal proses percepatan Pergub, agar BKD (Badan Kepegawaian Daerah, Red.) Kaltim bisa cepat merealisasikan itu,” paparnya.

Salehuddin menyebut, nasib 1.170 orang PPPK guru ini sangat memprihatinkan. Dimana dalam proses adaptasi penempatan baru, tunjangan mereka tidak juga dibayarkan.

“Ini miris, mereka dalam proses adaptasi. Karena distribusi penempatan itu tidak linier dengan usulan mereka. Ada yang tinggal di Kutim (Kutai Timur, Red.) tapi ditempatkan di Kubar (Kutai Barat, Red.) atau sebaliknya,” bebernya.

“Proses adaptasi ini tentunya sangat meresahkan mereka, apalagi mereka punya keluarga. Kalau ini tidak segera direalisasikan, maka akan luar biasa dampaknya. Mereka dituntut mengajar, tapi ekonomi tidak diperhatikan,” tutupnya. (adv)