Oleh : Hery Sunaryo
Pemerhati Kota Balikpapan
Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Langkah konkret Wali Kota mengatasi banjir di Balikpapan sangat dinanti. Jangan sampai hanya tinjauan ke titik-titik banjir, kemarin hanya untuk pencitraan seolah Wali Kota kerja, padahal turun ke lapangan tanpa membawa solusi alias pepesan kosong.
Harus diingat, salah satu visi misi Wali Kota Balikpapan saat mencalonkan diri sebagai pemimpin kota ini adalah menuntaskan persoalan banjir di Balikpapan. Dari janji-janji politik inilah, masyarakat bisa menilai karakter dan inovasi seorang pemimpin.
Hery Sunaryo, yang juga berprofesi sebagai Advokat menjelaskan, hujan kemarin bisa menjadi alat uji apakah, Wali Kota selama ini telah bekerja secara serius dalam menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota. Sebab, hampir di enam kecamatan dan 34 kelurahan mengalami banjir.
“Jelas bisa dilihat bahwa hampir setahun menjabat sebagai Wali Kota tidak terlihat kinerjanya, kami bingung apa yang dilakukan Wali Kota selama hampir satu tahun ini. Ada kegagalan dan rapor merah Wali Kota selama setahun ini dalam menjaga keseimbangan alam,” kata Herry Sunaryo, Kamis (17/03/2022).
Sebenarnya, ujar Herry, demikian dia biasa disapa, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam meminimalisir persoalan banjir di Kota Balikpapan dalam setahun ini. Semisal, mencegah pengupasan lahan di wilayah serapan air, mencegah adanya kegiatan reklamasi di wilayah pesisir laut di Balikpapan dan masih banyak lagi.
“Kalau kita cermati persoalan banjir di Balikpapan ada tiga alur dari hulu, tengah dan hilir. Misalnya, di hulu bagaimana penebangan dan pengupasan lahan bisa diminimalisir,” jelasnya.
Kemudian di tengahnya, lanjut Herry, melakukan kegiatan reboisasi penanaman pohon agar memperlambat arus air dari hulu ke hilir, dan diproses hilirnya dilakukan pemeliharaan drainase, sosialisasi penanganan sampah, menindak tegas para pengembang perumahan yang menjalankan usahanya tanpa memperhatikan isi dokumen AMDAL dan lain-lainnya.
“Dalam satu tahun ini kami menilai walikota gagal dalam menyeimbangkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan,” tandas Herry.
Padahal, menurut Herry, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yakni dengan menjaga hutan lindung dan memperketat pengupasan lahan. Kemudian dijaga keadaan hilirnya tetap baik. Serta perbaikan drainase dikerjakan dengan secara optimal.
“Kemudian pengelolaan sampah, kerja bakti massal juga harus digalakkan di kalangan masyarakat untuk mencegah banjir,” imbaunya.
Pemerintah juga tidak boleh tutup mata, ujarnya, bahwa Kota Balikpapan ke depan akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tetapi yang terjadi hari ini Wali Kota sibuk dengan urusan yang tidak jelas.
“Nyatanya? Setahun pasca dilantik problem kota semakin banyak, salah satunya banjir ini, tidak terlihat kerja nyatanya dalam setahun ini untuk Kota Balikpapan,” ungkap Herry.
Bisa dibayangkan, imbuh Herry, bagaimana jika benar-benar IKN Nusantara sudah berpindah, bisa dipastikan berbagai persoalan lingkungan di Kota Balikpapan akan semakin parah.
Dirinya berharap, Wali Kota Balikpapan bisa lebih fokus dan serius dalam mengurus dan menjaga pembangunan Kota Balikpapan. Pihaknya juga berharap, peran aktif Pemerintah Kota Balikpapan untuk membuat langkah konkret untuk menanggulangi banjir dalam waktu dekat, dan ke depan tidak terjadi lagi banjir di kota ini.
“Kita sambut positif Wali Kota mau turun ke lapangan. Berarti ikut serta melihat kondisi di lapangan serta tidak hanya menerima laporan keadaan saja. Saya harap dengan turunnya Wali Kota ke lapangan bukan hanya pencitraan, tetapi harus ada rencana nyata dalam waktu dekat untuk melakukan penanganan banjir ini,” tandasnya.
Sementara itu, upaya Wali Kota melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menangani persoalan banjir sudah dilakukan maksimal dengan melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Bahkan, dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Balikpapan 2021-2026, penanganan banjir menjadi salah satu fokus utamanya, selain kesehatan dan pendidikan.
Dalam mengatasi banjir di Balikpapan, Pemkot dan DPRD Balikpapan telah menyepakati anggaran penanganan banjir ini. Pemkot dan DPRD Balikpapan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk penuntasan DAS Ampal.
“Untuk normalisasi DAS Ampal disepakati sebesar Rp 150 miliar. Pengerjaan normalisasi DAS Ampal ini dilaksanakan dengan skema multi years atau tahun jamak,” ujar Abdulloh, Ketua DPRD Balikpapan saat ditemui wartawan, beberapa waktu lalu. (*)
Comment