by

PLN – BUMN Wujudkan Ketahanan Energi Nasional Lewat Kompor Induksi

Kabargupas.com, JAKARTA – PLN dan 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Konstruksi menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi Nasional demi mewujudkan energi bersih melalui gerakan penggunaan kompor induksi, Rabu (31/03/2021).

Ke-9 BUMN yang melakukan penandatanganan kesepahaman tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas, serta 1 BUMN Perbankan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Tujuan dari nota kesepahaman ini tak lain untuk meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG dan penghematan devisa negara.

Bertempat di Kementerian BUMN, penandatanganan dilakukan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dengan Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, Direktur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Agung Budi Waskito, Direktur Utama Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Lukman Hidayat, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk Budi Harto, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Haedar A. Karim, Direktur Utama PT Amarta Karya (Persero) Nikolas Agung RS, Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E. Marsono, dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Basuki Hadimuljono ini berlangsung tertib dan lancar.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, sinergi ini merupakan langkah konkrit dari BUMN dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan energi nasional yaitu dengan memastikan penyerapan energi dalam negeri.

“Melalui sinergi BUMN dalam mendorong gerakan penggunaan kompor induksi, dapat mengurangi biaya impor energi dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Program ini sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan sehingga perlu digaungkan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar,” ujar Erick.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Karya yang terlibat dalam sinergi BUMN mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta gerakan penggunaan kompor induksi ini.

“Salah satu upaya untuk mendorong penyerapan konsumsi energi dalam negeri (domestic energy consumption) secara optimal adalah dengan mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan kompor induksi tanpa harus bergantung kepada kompor gas,” ujar Zulkifli.

“Selain itu, saat ini penyediaan sumber energi untuk gas masih didapatkan melalui impor sehingga membuat masyarakat berada pada kondisi imported energy consumption,” ungkapnya.

Dalam sinergi ini terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun. Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

Melalui gerakan penggunaan kompor induksi ini diharapkan penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif, dan secara langsung mendorong kemandirian dan ketahanan energi.

Sinergi dengan Kementerian PUPR

Selain itu, dalam acara ini PLN  juga melakukan sinergi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian PUPR dilakukan untuk mengembangkan integrasi data layanan listrik untuk KPR Bersubsidi. Menteri BUMN mendukung penuh kerja sama antara Kementerian PUPR dengan  PLN ini.

Dalam sambutannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, adanya integrasi yang baik dengan PLN, maka Kementerian PUPR dapat memiliki gambaran terkait keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran Dana FLPP.

Dia menjelaskan, dengan integrasi ini juga akan membantu kementerian PUPR untuk mengetahui rumah mana yang sudah dibangun dan sudah terhuni melalui catatan data pemakaian listrik.

“Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Diharapkan, alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran,” tukas Basuki Hadimuljono.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Sumber: Humas PLN UIW Kaltimra

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed