Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat tentang belum dibayarkannya lahan warga di Stadion Batakan Balikpapan, Komisi I DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan sejumlah instansi pemerintah.
Tiga instansi dihadirkan dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Johny Ng dan dihadiri seluruh anggota Komisi I. Sedangkan perwakilan instansi pemerintah yang dihadirkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Johny Ng mengatakan, Komisi I DPRD Balikpapan padi tadi melaksanakan RDP dengan BPN Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan DPPR Kota Balikpapan terkait kejelasan tanah warga di Stadion Batakan Balikpapan dan terkait sertifikat yang belum terselesaikan.
“Tadi kita melakukan RDP dengan BPN, DPPR dan Dinas PU Balikpapan terkait persoalan ganti rugi yang ada di stadion sekarang ini,” kata Johny Ng.
Menurut Johny Ng, saat ini mereka sudah melaksanakan kewajibannya untuk proses pergantian tersebut, tapi masih membutuhkan waktu. Dinas PU dan DPPR dan BPN Balikpapan masih melakukan pendataan tentang siapa saja pemilik lahan yang akan dibayarkan.
“Mereka masih mendata siapa-siapa yang punya hak di dalamnya itu. Saya sampaikan, apa pun yang terjadi ini, khusus untuk ganti rugi tanah itu harus hati-hati,” tambahnya.
Dari hasil RDP ini, diketahui jika pemilik lahan di Stadion Batakan Balikpapan tidak hanya satu kelompok, namun ada 7 kelompok warga yang mengaku atau mengklaim sebagai pemilik lahan. Pihaknya juga meminta masyarakat, khususnya yang benar-benar pemilik lahan untuk bersabar.
Johny Ng menjamin, pembayaran ganti rugi lahan tersebut akan tetap dilaksanakan oleh instansi terkait karena dana untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut ada.
“Bagi yang benar-benar punya lahan harus bersabar dulu hasil kajian mereka itu. Artinya, mereka terus bekerja. Sabar saja ya,” tutupnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment