Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Masih banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur.
Anggota DPRD Balikpapan yang juga anggota Pansus Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) DPRD Balikpapan Siswanto Budi Utomo mengatakan, selain menyoroti masih banyak pengembang perumahan belum menyerahkan kewajibannya berupa lahan fasum dan fasos perumahan, pihaknya juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pemanggilan para pengembang perumahan tersebut.
Hal ini dilakukan buntut dari adanya temuan Pansus PSU DPRD Balikpapan terkait pengembang nakal yang menelantarkan perumahannya tanpa memenuhi kewajibannya. Bahkan pengembang nakal itu hengkang tanpa jejak.
“Ini dilakukan agar tidak ada pembiaran terkait rumah yang dibangunnya, supaya dapat menyelesaikan kewajibannya berupa penyerahan lahan fasum dan fasos sebesar 40 persen,” kata Siswanto Budi Utomo kepada wartawan, Senin (30/10/2023).
Dia menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun, di Balikpapan tercatat ada 200 pengembang perumahan. “Dari 200 itu beberapa di antaranya bermasalah bahkan hengkang dari Kota Balikpapan,” tuturnya.
Hengkangnya pengembang itu tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat, contohnya seperti kebutuhan perbaikan fasum di perumahan tersebut.
“Jika terjadi kerusakan seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), jalan masuk lingkungan perumahan, drainase dan bozem akan sulit dilakukan perbaikan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pengembang yang sudah menghilang dari Kota Balikpapan, Siswanto menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengambil langkah dengan mengambil alih aset yang ada di lingkungan perumahan tersebut.
“Ini untuk masyarakat Kota Balikpapan juga, jadi alangkah baiknya Pemkot mengambil alih aset milik pengembang nakal tersebut,” tutup Siswanto.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment