Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam seminggu bagi para pekerja, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN), mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Apalagi, langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Gabung PKS-PPP, Japar Sidik mengatakan, pihaknya menyambut positif wacana yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, yang nantinya juga akan diterapkan di daerah.
“Memang ada wacananya begitu. Penerapan WFH itu kan karena situasi pemerintah saat ini melihat situasi geopolitik dunia, yakni di Timur Tengah, khususnya dalam upaya penghematan energi dari segala sektor yang mungkin bisa mengeluarkan biaya,” kata Japar Sidik, Kamis (2/4/2026).
Kemungkinan, tambah Japar Sidik, maksud dan tujuan dari Pemerintah melakukan WFH tersebut tak lain adalah untuk melakukan penghematan. Persoalan dukung mendukung, lanjut Japar Sidik, jika memang itu merupakan program pemerintah pusat, maka program tersebut mau tak mau harus dijalankan.
“Ya kalau program pemerintah pusat kita harus jalankan, tidak bisa juga kita bilang kita gak ikut. Sepanjang mereka yang atur regulasinya ya silakan,” tukas Japar Sidik.
Namun, Japar Sidik mengingatkan agar penerapan tersebut tidak diberlakukan bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
“Jadi tidak semua bisa diterapkan. Kalau pelayanan-pelayanan yang sifatnya khususnya atau mendesak seperti pelayanan kesehatan itu tidak bisa diubah,” tandasnya.
Jadi harus diperjelas juga, kata Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara tersebut, bahwa berkerja dari rumah itu yang mana saja klasifikasinya, seperti sifatnya administrasi yakni yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Japar Sidik, ada sejumlah daerah yang tidak mau menerapkan kerja dari rumah tersebut dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Itu bisa saja dilakukan tergantung dengan kepala daerahnya.
“Kalau kita sih bagaimana Pemerintah Kota Balikpapan menyikapi kebijakan ini karena mereka yang punya aturan dan regulasi,” tutup Japar Sidik.
Seperti diketahui, dalam rangka efisiensi dan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam seminggu bagi para pekerja. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Pemerintah memproyeksikan kebijakan ini mampu menghemat konsumsi BBM nasional sebesar 20%. Selain penghematan energi, kebijakan ini diyakini tidak akan mengganggu produktivitas industri nasional dan justru menjadi bagian dari optimalisasi kinerja pemerintah.
Poniran | Adv
Comment