Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mengakui bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi saat ini merupakan salah satu tantangan berat yang harus dihadapi.
Pasalnya, sebagian besar armada penanggulangan bencana yang ada di BPBD Kota Balikpapan menggunakan mesin diesel yang mengandalkan Dexlite. Akibatnya, anggaran yang sebelumnya telah disusun kini terancam tidak mencukupi akibat adanya selisih harga yang cukup signifikan.
Kepala BPBD Kota Blikpapan, Usman Ali mengatakan, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Dexlite mulai memicu efek domino pada sektor pelayanan publik di Kota Balikpapan, salah satunya dihadapi oleh BPBD Kota Balikpapan.
“Kenaikan BBM non-subsidi ini pastinya sangat berdampak terhadap postur anggaran kami yang saat ini juga sedang menghadapi kebijakan efisiensi. Saat ini, alokasi anggaran BBM untuk operasional kendaraan penanggulangan bencana kami masih berpatokan pada harga lama, sebelum adanya kenaikan harga,” ujar Usman Ali, Senin (11/5/2026).
Untuk mengatasi kenaikan harga BBM yang dinilai mengancam ketersediaan anggaran operasional kendaraan taktis yang dituntut siaga penuh di tengah ancaman bencana, Usman Ali mendorong agar ada tambahan anggaran BBM untuk menjaga kinerja personel BPBD.
“Tentunya, tambahan anggaran BBM sangat diperlukan guna menunjang kinerja personel BPBD Kota Balikpapan dalam menjalankan tugasnya ketika terjadi musibah atau bencana kebakaran serta lainnya,” tambah Usman.
Kekhawatiran Usman bukan tanpa alasan. Kendaraan operasional BPBD, mulai dari mobil pemadam kebakaran (Damkar) hingga unit rescue, memiliki spesifikasi tugas yang unik. Armada ini harus siap siaga (stand by) selama 1×24 jam di seluruh posko sektor yang tersebar di wilayah Balikpapan.
Situasi kian mendesak karena saat ini Balikpapan tengah bersiap menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Fenomena cuaca ini meningkatkan risiko kebakaran baik lahan maupun pemukiman serta kekurangan air bersih, yang otomatis akan meningkatkan mobilitas kendaraan operasional BPBD.
“Untuk saat ini dampak kekurangannya mungkin belum terlihat secara instan, namun ke depan kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Kendaraan operasional tidak boleh berhenti bergerak saat bencana terjadi. Kami harus memastikan kesiapan personel dan armada tetap optimal,” tambahnya.
Meskipun saat ini BPBD berupaya melakukan langkah penghematan seketat mungkin, Usman menyebut perlunya langkah antisipatif agar tidak terjadi kekosongan anggaran BBM hingga akhir tahun khususnya kendaraan untuk penanggulangan bencana.
Ia berharap Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan dapat memberikan dukungan tambahan melalui APBD Perubahan tahun 2026.
“Anggaran yang ada saat ini mungkin bisa dibilang minim. Kami berjaga-jaga jangan sampai di tengah situasi darurat, operasional terkendala masalah BBM. Karena ini menyangkut kepentingan publik dan keselamatan nyawa masyarakat saat terjadi bencana,” tegas Usman.
Merespon keluhan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan selaku mitra kerja BPBD memberikan sinyal hijau. Ketua Komisi IV, Gasali, menyatakan bahwa pihaknya memahami urgensi ketersediaan bahan bakar bagi unit-unit kedaruratan.
“Kami akan mempertimbangkan usulan tersebut. Kendaraan operasional penanggulangan bencana adalah kebutuhan darurat yang sifatnya tidak bisa ditunda. Kami akan melihat dulu sejauh mana kekurangan anggarannya,” kata Gasali.
DPRD berencana melakukan penghitungan ulang bersama BPBD untuk mengkalkulasi kebutuhan riil hingga Desember 2026. Gasali memastikan bahwa jika hasil perhitungan menunjukkan anggaran saat ini tidak cukup untuk mengakomodasi kenaikan harga Dexlite, maka penambahan anggaran melalui APBD Perubahan akan menjadi prioritas.
“Apalagi ini untuk kepentingan publik. Unit-unit pemadam kebakaran harus siaga 24 jam. Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran secara umum, untuk sektor kedaruratan seperti ini kami akan sesuaikan nilainya agar pelayanan tetap berjalan maksimal,” pungkas Gasali.
Langkah sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan dapat segera menemui titik temu sebelum dampak kenaikan BBM benar-benar melumpuhkan mobilitas tim penyelamat di kota minyak. (*/zi/Adv Diskominfo Balikpapan)
Comment