Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat paripurna dalam rangka jawaban Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2021-2026, kembali digelar DPRD Balikpapan, Kalimatan Timur, Senin (18/10/2021).
Rapat paripurna yang dilaksanakan secara virtual ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Balikpapan Budiono didampingi Wakil Ketua III Subari serta dihadiri Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud dan puluhan anggota DPRD Balikpapan.
Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud dalam jawabannya mengatakan, dalam rapat paripurna ini pihaknya menyampaikan jawaban, tanggapan dan penjelasannya diantaranya atas pandangan umum fraksi Partai Golkar adalah Pemerintah Kota berkomitmen terus melakukan percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Cakupan vaksinasi dosis pertama sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 telah mencapai 61% sedangkan dosis kedua telah mencapai 35% dari total jumlah penduduk Kota Balikpapan yang berusia di atas 12 tahun.
“Pemerintah Kota juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Golkar dalam mendukung langkah strategis yang dilakukan dengan pelaksanaan lelang jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan. Hal ini merupakan salah satu prioritas Wali Kota Balikpapan Periode 2021-2024 yaitu Revitalisasi Perusda.
Selain itu, tambah Rahmad, Pemerintah Kota sependapat dengan pandangan fraksi Golkar untuk melakukan percepatan penanganan DAS Ampal, mengingat titik banjir yang berada di DAS Ampal merupakan yang terbanyak dan berdampak cukup signifikan terhadap kegiatan dan aktivitas perekonomian masyarakat.
“Salah satu upaya yang telah disepakati bersama Pemerintah Kota dan DPRD Kota Balikpapan adalah Pengendalian Banjir DAS Ampal dengan skema Multi Years Contract (MYC) dengan total anggaran sebesar Rp150 miliar yang akan segera dilakukan pada APBD-P Tahun Anggaran 2021 hingga APBD-P Tahun Anggaran 2023,” jelasnya.
Selanjutnya, Rahmad juga memberikan jawaban atas faksi PDI Perjuangan yakni terkait meningkatnya pertumbuhan penduduk dan migrasi yang akan memilki implikasi dan tantangan bagi Kota Balikpapan ke depan sebagai penyangga Ibukota Negara, Pemkot Balikpapan sependapat bahwa diperlukan pengembangan sistem dan manajemen kependudukan yang lebih sederhana dan akuntabel.
” Pemkot melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga telah mengembangkan beberapa inovasi dan aplikasi dalam rangka penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga data-data kependudukan yang nantinya akan berkaitan dengan kebijakan strategis dapat tersedia secara presisi dan akurat,” ujar Rahmad.
Terhadap fraksi Gerindra, Rahmad memberikan jawaban yakni Pemkot sependapat dengan fraksi Gerindra bahwa setiap perencanaan pembangunan infrastruktur harus terkoneksi dengan perencanaan infrastruktur IKN. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kota selalu berupaya terlibat aktif dalam setiap diskusi dan berkomunikasi dengan Kementerian terkait mengenai pembangunan Ibu Kota Negara.
“Melalui Bappeda Litbang Kota Balikpapan, pada tahun 2022 akan dilakukan kajian tentang identifikasi kebutuhan dan program pembangunan sehubungan dengan peran Kota Balikpapan sebagai Beranda Ibu Kota Negara khususnya dalam penyediaan infrastruktur seperti pembangunan konektivitas jalan dan sistem transportasi, penyediaan air minum, penyediaan perumahan, sarana pendidikan serta kesehatan,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, paripurna ini adalah jawaban Wali Kota terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Raperda tentang RPJMD 2021-2026.
“Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait pendidikan, banjir, UMKM, SDM, ASN yang berintegritas dan berwawasan, kesejahteraan serta meningkatkan kinerja. Pokoknya banyak sekali,” kata Budiono.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment