Kabargupas.com, SAMARINDA – Lambatnya respon dari instansi vertikal terkait persoalan Jembatan Mahakam I yang mengalami kerusakan parah akibat ditabrak kapal tongkang pengangkut batu bara hingga jembatan rawan untuk dilalui, mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan lambatnya respons dari instansi vertikal dalam merespons situasi yang dianggap genting, yakni rusaknya Jembatan Mahakam I akibat ditabrak kapal tongkang pengangkut batu bara.
Alasan yang sering dikemukakan lambatnya respon tersebut, adalah dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Kaltim, utamanya warga yang beraktivitas dari dan ke Kota Samarinda serta sekitarnya.
“Kalau hanya berpikir soal ekonomi tanpa memperhatikan keselamatan, itu keliru. Jangan sampai ada korban, baru tindakan diambil. Keselamatan harus lebih diutamakan,” ujar Ekti Imanuel, ditemui wartawan dalam sebuah kegiatan di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (30/04/2025).
Ekti Imanuel mengungkapkan, DPRD Kaltim bersama kepolisian dan kejaksaan telah membahas potensi aspek pidana terkait insiden tersebut, dan proses hukum kini tengah berjalan.
“Kami berharap agar semua pihak terutama Pemerintah Pusat lebih sigap dalam mengambil keputusan sebelum terjadi hal yang tak diinginkan,” tandas Ekti, sapaan akrabnya.
Selain itu, Ekti juga menyoroti urgensi penutupan sementara Jembatan Mahakam I setelah insiden terbaru, ketika kapal tongkang kembali menabrak pilar utama jembatan. Insiden ini merupakan yang ke-23 kalinya terjadi dan dinilai sebagai yang paling parah.
Menanggapi kejadian itu, Ekti mengatakan bahwa DPRD Kaltim telah melakukan rapat pimpinan bersama Komisi II untuk merumuskan langkah-langkah pengamanan. Salah satu keputusan yang muncul adalah mendorong penutupan sementara jembatan demi keselamatan publik.
“Setelah diskusi internal, kami sepakat meminta jembatan ditutup sementara. Hari ini tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sudah turun untuk memeriksa kondisi teknis struktur jembatan,” ujarnya.
Tim teknis, kata Ekti, menggunakan peralatan khusus untuk mengukur tingkat getaran dan kekuatan struktur jembatan. Menurutnya, secara visual saja kondisi jembatan sudah sangat mengkhawatirkan.
“Dari pandangan awam pun, jembatan ini sudah tak layak lagi dilalui. Kali ini kapal menghantam langsung pilar utama, dan tidak ada lagi pelindungnya,” tegas Ekti.
Pihaknya juga mengusulkan agar tidak hanya akses darat di atas jembatan yang ditutup, tetapi juga jalur sungai di bawahnya. Namun, keputusan akhir berada di tangan lembaga teknis di bawah pemerintah pusat seperti Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo.
“Kami ingin dua jalur itu ditutup total, tapi DPRD tidak punya kewenangan langsung. KSOP dan Pelindo berada di bawah Kementerian Perhubungan, jadi kami tidak bisa campur tangan,” pungkasnya. (Adv)
Comment