Kabargupas.com, SAMARINDA – Kenaikan angka 0,027 poin Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Timur (Kaltim) dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 0,441 pada 2024, mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari menilai tren ini sebagai perkembangan yang sangat negatif. Shemmy, demikian dia biasa disapa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.
Menurutnya, kenaikan angka IKG menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender di Kaltim justru mengalami kemunduran.
“Kenaikan angka IKG ini menjadi indikasi bahwa kesetaraan gender kita malah menurun. Ini adalah fenomena yang harus segera kita perbaiki,” kata Shemmy, Kamis (08/05/2025).
Tak hanya itu, Shemmy mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka IKG di Kaltim, di antaranya adalah kurangnya pemberdayaan perempuan, terbatasnya peran perempuan dalam pemerintahan, pernikahan dini, menurunnya akses terhadap kesehatan reproduksi, serta terbatasnya perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Semua faktor ini sangat mempengaruhi, karena jika perempuan tidak memiliki akses yang setara di berbagai sektor, baik ekonomi, politik, maupun sosial, maka ketimpangan gender tidak akan teratasi,” ungkapnya.
Dia menegaskan, sebagai perwakilan wanita di parlemen Kaltim, sudah menjadi tugasnya untuk menekan angka IKG agar kembali turun. Ia juga mengungkapkan pentingnya memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan di Kaltim untuk berkontribusi dan memiliki peran strategis di segala bidang.
“Kami sebagai wakil rakyat perempuan punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan di Kaltim dapat berkontribusi lebih besar, memiliki peran strategis, dan diberdayakan lebih maksimal,” katanya.
Untuk mengatasi masalah ini, Damayanti menyarankan adanya program-program yang lebih fokus pada pendidikan perempuan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi.
Selain itu, perlu juga adanya kampanye untuk menanggulangi pernikahan dini dan upaya untuk memberikan akses lebih besar bagi perempuan dalam pemerintahan dan kebijakan publik.
Shemmy juga mengaku optimistis, melalui kolaborasi antara pemerintah, legislatif, serta masyarakat, angka IKG dapat ditekan.
“Kami akan terus bekerja keras untuk memperjuangkan hak perempuan agar lebih dihargai, diberdayakan, dan diberikan kesempatan yang setara di semua sektor,” tutupnya. (Adv)
Comment