Oleh : Hery Sunaryo
Ketua Forum Masyarakat Untuk Transparansi
Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Salah satu Visi Misi Wali Kota Balikpapan H. Rachmad Mas’ud SE, ME adalah penanggulangan banjir. Namun, sampai saat ini janji politik tersebut belum terlihat atau belum terealisasi, bahkan banjir yang terjadi di Kota Beriman ini semakin parah, tentu hal ini sangat mengkhawatirkan.
Terlebih nantinya jika IKN sudah mulai dibangun, akan terjadi penambahan penduduk yang signifikan. Kemudian kebutuhan lahan tempat tinggal akan bertambah, pembukaan lahan untuk perumahan tentu akan tambah banyak.
Kalau Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak melakukan upaya penanggulangan banjir yang cepat dan tepat, tentu kota Balikpapan sebagai penyanggah IKN (Ibu Kota Negara), bisa jadi kondisi kota tambah memburuk.
“Kita bisa lihat banjir yang terjadi pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, di wilayah timur, Batakan, Manggar, Lamaru, di wilayah selatan, Sepinggan, sepanjang jalan MT Haryono, sepanjang pertokoan Balikpapan Baru, wilayah Balikpapan Kota diantaranya Prapatan banjir dan longsor, kemudian wilayah Utara, Batu Ampar, Bangun Reksa, Graha Indah, di wilayah Tengah, kawasan Gunung Sari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gunung Kawi, dan Jembatan Mariati,” kata Hery Sunaryo.
Kemudian wilayah Balikpapan Barat, terang Hery, disepanjang Jalan Mayjend Suprapto Karang Anyar, Dahor, dan Kebun Sayur. Ini semua wilayah yang terjadi banjir sangat parah dan sangat mengkhawatirkan masyarakat kota Balikpapan.
“Seharusnya, penanganan masalah banjir ini harus menjadi salah satu fokus utama Pemkot Balikpapan, karena masuk dalam janji politik yang dituangkan didalam visi misi Wali Kota terpilih. Namun, sampai saat ini belum terlihat upayanya meminimalisir banjir di Balikpapan. Apalagi menjadikan kota Balikpapan terbebas dari banjir sebagaimana janji politik Wali Kota terpilih kelihatannya mustahil,” imbuhnya.
Banjir yang terjadi di Balikpapan, ungkapnya, saat ini sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat. Kalau dulu Pemkot Balikpapan masih bisa berkata bahwa banjir di Balikpapan tidak separah daerah atau kota- kota lain, hari ini Pemkot Balikpapan sudah tidak bisa berkata seperti itu.
“Bisa dibayangkan ketika banjir, sebut saja di wilayah Balikpapan Tengah yakni di Gunung Kawi, toko sembako milik warga terendam banjir. Semua barang dagangannya basah terendam banjir. Kemudian longsor di Perapatan, di Gunung Sari mobil terendam banjir dan di pertokoan Balikpapan Baru mobil motor yang parkir terendam banjir. Jadi jangan lagi mengatakan banjir di Balikpapan tidak separah kota-kota lain,” tandasnya.
“Yang diinginkan warga Balikpapan adalah aksi kerja nyata, harus ada upaya serius untuk menangani banjir agar tidak semakin memburuk kota Balikpapan ini,” imbuh Hery.
Semua tahu, menurut Hery, sebagian besar muara sungai di Balikpapan telah terjadi penyempitan oleh kegiatan pembangunan gedung bertingkat serta tertutup permukiman warga. Hal ini yang salah satunya menjadi penyebab banjir di Balikpapan.
Memang persoalan banjir di Balikpapan ini merupakan permasalahan klasik, tetapi banjir yang akhir-akhir ini terjadi sangat parah. Saat ini hujan sedikit saja banjir, apalagi hujan deras. Maka dari itu banjir ini harus segera ditanggulangi bersama-sama,
“Pemerintah sebagai motor penggerak yang secara politik telah berjanji kepada masyarakat Balikpapan akan membebaskan Balikpapan dari bencana banjir, tentu harus bertanggung jawab, dengan melakukan upaya yang cepat dan tepat, kemudian peran masyarakat ikut mensupport dan membantu upaya pemerintah tersebut,” katanya.
“Kalau hari ini masyarakat banyak yang heran, permasalahan banjir merupakan program prioritas Wali Kota Balikpapan, tetapi banjir yang terjadi makin parah,” ungkap Hery.
Hery menambahkan, harusnya sudah ada upaya dan hasil kerja yang bisa dirasakan masyarakat. Kalau direview tahun lalu Pemkot Balikpapan mengatakan akan melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal untuk melakukan penanganan banjir di Balikpapan, tapi kok banjirnya bukan berkurang, justru malah tambah parah. Tentu ini membuat bingung masyarakat, jangan sampai dananya habis banjirnya tambah parah.
Dijelaskannya, Balikpapan itu ada 6 kecamatan dan 34 kelurahan, dan banjir itu bukan hanya di daerah Sungai Ampal saja, tapi hampir semua wilayah di Balikpapan mengalami banjir.
Yang lebih membingungkan, tambahnya, saat terjadi banjir mulai camat, lurah, petugas BPBD, anggota DPRD bahkan Wali Kota turun ke tempat banjir. Harapan warga, dengan turunnya langsung Pemerintah Kota bukan hanya sekedar bagi-bagi nasi kotak tetapi juga ada solusi yang cepat dan tepat.
“Semisal jangka pendek, upaya pemerintah untuk mengantisipasi masalah banjir di Balikpapan dengan melakukan pengerukan sedimentasi membersihkan saluran air dari sumbatan sampah bersama warga,” harap Hery.
Kemudian melakukan kajian dari hulu hingga hilir, jika kajiannya benar maka titik banjir pasti akan berkurang. Tapi kalau sekarang, titik banjir tidak berkurang malah titik banjirnya makin bertambah. Maka harus ada evaluasi dari pemerintah kota terhadap hasil kajian tersebut.
Pemkot Balikpapan juga harus mewajibkan seluruh kegiatan pengembangan perumahan atau penjual tanah kavlingan, untuk membangun bendungan atau Bendali. Kebijakan ini, kalau pemerintah Balikpapan konsisten menjalankannya tentu akan berdampak dalam meminimalisir atau mencegah bencana banjir yang ditimbulkan akibat kegiatan pengupasan lahan untuk perumahan.
“Pemerintah juga dapat mengevaluasi untuk mefungsikan bendali yang belum maksimal atau mungkin belum berfungsi, melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat dan juga pengembang perumahan, hotel, ruko-ruko di pinggir jalan dan juga masyarakat Balikpapan, agar dapat membuat penampungan air hujan, untuk dimanfaatkan kebutuhan sehari-hari. Ini semua bagian dari solusi yang dapat dilakukan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan banjir di Balikpapan,” tutup Hery. (*)
Foto: istimewa
Comment