Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Banyaknya keluhan masyarakat terkait langkanya beras Premium di pasaran di Balikpapan mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik mengatakan, menyikapi langkanya beras di Premium pasaran Balikpapan, Komisi II DPRD Balikpapan akan melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal.
“Kita akan melakukan komunikasi dengan teman-teman di Komisi II DPRD Balikpapan guna membahas sejumlah persoalan yang terjadi, satu diantaranya terkait dengan langkanya beras di pasaran, yang saat ini dikeluhkan masyarakat,” kata Jafar Sidik ditemui wartawan di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (07/8/2025).
Melihat situasi peredaran beras di Balikpapan saat ini, menurut Jafar Sidik, pihaknya mengakui bahwa kondisinya sudah sangat memprihatinkan, terlebih beras premium dengan takaran 5 Kilogram (kg) dan 10 kg yang alami kelangkaan di pasaran, baik di toko retail, maupun di pasar-pasar tradisional di Balikpapan.
“Kelangkaan beras Premium ini kemungkinan dampak dari kasus beras oplosan kemarin. Makanya beberapa wilayah, termasuk di Balikpapan dampaknya adalah beras mengalami kekosongan stok atau kurang distribusinya ke daerah,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Oleh karena itu, lanjut Jafar Sidik, dirinya akan membicarakan persoalan yang terjadi di masyarakat ini dengan Komisi II DPRD Balikpapan untuk mengagendakan sidak atau memantau di distributor-distributor beras di Balikpapan.
“Memang di beberapa pasar kita lihat ada menurun stok beras dari distributor, walaupun tidak habis sama sekali,” ucap Jafar Sidik.
“Nanti kita bicarakan dengan teman-teman di Komisi 2 untuk melakukan sidak atau kunjungan lapangan guna memantau langsung kondisi beras di distributor-distributor, utamanya terkait dengan perkembangan kebutuhan atau ketersediaan beras di pasaran,” tukasnya.
Pihaknya juga mengaku prihatin dengan kondisi ini mengingat beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Jangan sampai kebutuhan dasar ini tidak ada di pasaran yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.
“Apalagi kan beras ini salah satu kebutuhan dasar yang vital. Orang tidak ada beras bisa lapar nanti. Jadi nanti kita komunikasikan dengan teman-teman di Komisi II dan OPD terkait,” tutupnya.
Poniran | Nur
Comment