Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ardiansyah mengaku masih belum menerima dokumen atau buku APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Balikpapan tahun 2023.
Padahal, buku APBD tersebut merupakan salah satu bukti yang harus dimiliki oleh anggota DPRD Balikpapan. Mengingat anggota DPRD juga memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi jalannya proses pembangunan kota, khususnya dalam penganggaran.
“Belum, memang belum. Bahkan, dari 2019 ndak pernah saya terima buku APBD itu,” kata Ardiansyah, saat dihubungi kabargupas.com melalui sambungan telepon, Senin (01/03/2023) malam.
Masih tidak diterimanya buku APBD itu, menurut Ardiansyah, adalah hal yang lucu dan menjadi pertanyaan bagi anggota DPRD Balikpapan, khususnya anggota DPRD Balikpapan di luar dari Badan Anggaran (Banggar).
“Jadi begini, kami ini kan sebenarnya melekat di pengawasan. Dari pertama saya dilantik sampai sekarang belum pernah saya melihat namanya buku APBD,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan ini menjelaskan, bagaimana dirinya menjelaskan ketika reses ada masyarakat yang menanyakan anggaran BPJS Kesehatan berapa. Lalu dirinya menjawab apa. Sedangkan dokumen APBD yang seharusnya menjadi pegangan itu hingga kini belum diterima.
“Jadi kalau dikatakan pengawasan DPRD itu lemah, ya wajar-wajar saja karena apa yang mau kami awasi. Itu sudah saya sampaikan di Bimtek Bandung, beberapa waktu lalu,” ungkap Ardiansyah.
Lebih lanjut, kata Ardiansyah, bagaimana dirinya mau melakukan fungsi pengawasan kalau buku APBD aja tidak pernah diberi. Dasarnya apa pihaknya melakukan pengawasan penggunaan angggaran oleh pihak-pihak terkait jika buku itu tak juga diberikan.
“Kita ini, komisi punya mitra. Bagaimana mitra-mitra kita ini mau kita awasi jalannya pekerjaan mereka itu, persentase dari pada anggaran mereka berapa persen di akhir anggaran. Itu kita tidak pernah tahu anggaran mereka,” tandasnya.
Sebelumnya, pernyataan Asisten I Pemkot Balikpapan Zulkifli saat dikonfirmasi media ini mengatakan, buku APBD Kota Balikpapan itu tetap akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Balikpapan.
Belum diberikannya buku APBD itu, menurut mantan Kepala Satpol PP Balikpapan tersebut, dikarenakan masih dalam proses foto copy dan penjilidan. “Bukan belum menyerahkan, masih difoto copy,” kata Zulkifli, Senin (13/02/2023) lalu.
Dirinya, menurut Zulkifli, sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Balikpapan, ternyata itu masih dalam proses foto copy. Buku APBD itu, kondisinya cukup tebal dan harus dilakukan penjilidan usai di foto copy untuk diperbanyak.
“Itu kan setebal bantal ya. Jadi bukan belum diserahkan. Itu kan perlu diperbanyak, nanti diserahkan. Mungkin proses itu tidak terkomunikasi sehingga seolah-olah tidak diserahkan,” ungkap Zulkifli.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment