Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang dikabarkan akan dialami oleh Kota Minyak mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Alqadri menjelaskan, informasi terkait pemangkasan anggaran tersebut sudah beredar di tingkat daerah. Bahkan, kebijakan itu disebut berlaku pada 2026 mendatang.
“Bukan hanya untuk Balikpapan atau Kalimantan Timur, melainkan pemangkasan anggaran DBH tersebut juga akan dialami daerah di seluruh Indonesia,” kata Alwi Alqadri, belum lama ini.
Menurut orang nomor satu di jajaran Wakil Rakyat Kota Beriman ini, pemangkasan DBH itu kabarnya mencapai 50 hingga 70 persen. Jika benar-benar terjadi, lanjutnya, tentu akan sangat berdampak pada Balikpapan, terutama pada program pembangunan tahun 2026.
“Proyek-proyek prioritas yang sudah dianggarkan dipastikan akan terdampak, di antaranya pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur, penanganan banjir, serta pembangunan sekolah dan lain-lain,” ungkap Alwi.
Politisi Partai Golkar Balikpapan ini menambahkan, akibat pemangkasan anggaran DBH tersebut, seluruh program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan terganggu, bahkan dipastikan akan mengalami hambatan, tak terkecuali pembangunan rumah sakit Balikpapan Timur yang akan dibangun dengan skema multiyears (tahun jamak), yakni selama 3 tahun dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp273 miliar.
“Sejujurnya, kami sudah memasukkan program ini ke dalam skala prioritas. Kalau sampai dipangkas, tentu saja menghambat realisasi yang sudah direncanakan,” katanya.
Lebih lanjut, Alwi mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan bersama pimpinan dewan sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kepastian.
“Kami hanya diterima oleh staf. Mereka hanya menampung aspirasi dan menyampaikan ke pimpinan. Jadi, belum ada keputusan yang valid,” ucapnya.
Meski begitu, ujar anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Barat ini, DPRD berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut. Ia juga mendorong agar pemerintah kota bersama Gubernur Kalimantan Timur aktif menanyakan langsung ke kementerian terkait.
“Mudah-mudahan informasi ini tidak benar, tetapi sinyal terakhir yang kami terima sepertinya pada 2026 akan ada pemangkasan besar-besaran,” tutupnya.
Poniran | Adv
Comment