Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, yang rencananya akan diberlakukan pada 2026 mendatang, dipastikan akan berdampak terhadap pembangunan kota Balikpapan.
Sejumlah proyek strategis di Kota Balikpapan, termasuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur yang dirancang menggunakan skema multiyears (tahun jamak) terancam tertunda.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan telah dibahas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026. Namun, pengurangan DBH membuat pemerintah kota harus melakukan penyesuaian anggaran.
“Ada beberapa proyek strategis yang direncanakan untuk 2025 dan 2026, termasuk rumah sakit di Balikpapan Timur. Tapi saat ini kami tengah mendiskusikan pengurangan dana dari pusat, yang besarannya sekitar Rp 1,3 triliun,” kata Muhammad Taqwa, Rabu (8/10/2025).
Menurut politikus Partai Gerindra Balikpapan ini, pengurangan DBH tidak hanya berdampak pada Balikpapan, tetapi juga pada berbagai daerah lain di Indonesia. Karena itu, pemerintah kota bersama DPRD akan melakukan rasionalisasi anggaran.
“Ini bukan hanya terjadi di Balikpapan atau 10 kabupaten/kota di Kaltim, tapi hampir seluruh Indonesia terdampak kebijakan fiskal ini,” katanya.
Terkait proyek pembangunan RS Balikpapan Timur, Taqwa menyebut kemungkinan adanya peninjauan ulang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Balikpapan.
Melihat postur anggaran saat ini, jelas Taqwa, kemungkinan akan ada pembahasan ulang terkait kelanjutan proyek-proyek prioritas, termasuk RS Balikpapan Timur.
“Pemerintah kota dan DPRD akan mengkaji kembali program mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda, setidaknya sampai kondisi keuangan kembali stabil,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati saat dikonfirmasi membenarkan jika pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur, yang rencananya dilaksanakan pada 2026 mendatang, menggunakan skema multiyears, terancam ditunda.
“Itu terancam ditunda karena kan kita tahun depan anggaran dipotong. Jadi bukan batal, tapi ditunda karena devisit Balikpapan Rp1,3 triliun itu. Dana Bagi Hasil yang dari pusat dialihkan ke BGN (Badan Gizi Nasional) kan,” kata Alwiati.
Poniran | Adv
Comment