Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali membahas progres pembangunan Depo Kontainer Kilometer 13 dalam rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Jumat (26/6/2026).
Pembangunan depo kontainer tersebut dipercepat sebagai upaya menata sistem transportasi logistik sekaligus mengatasi persoalan parkir liar kendaraan berat yang selama ini menjadi penyebab gangguan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 11,2 hektare milik Pemerintah Kota Balikpapan itu kini memasuki tahap pembersihan lahan (land clearing). Setelah tahapan tersebut selesai, pembangunan akan dilanjutkan secara bertahap.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri mengatakan, pembahasan bersama Dishub juga mencakup sejumlah program prioritas yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Ada lima fokus pembahasan, yaitu operasional Bus Balikpapan Trans City, pembangunan Terminal Baru Tengah, penyediaan perlengkapan jalan, terminal tipe C, pembangunan Depo Kontainer Km 13, serta revitalisasi gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor,” ujarnya.
Namun, menurut Yusri, perhatian utama Komisi III tertuju pada pembangunan Depo Kontainer Km 13. DPRD berharap pengelolaan fasilitas tersebut tetap berada di bawah Pemerintah Kota Balikpapan dan tidak dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami ingin Depo Km 13 tetap menjadi aset Pemerintah Kota Balikpapan. Nilai investasinya sekitar Rp175 miliar. Kami yakin pemerintah kota mampu membangunnya sendiri sehingga nantinya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Ia memperkirakan depo kontainer tersebut berpotensi menghasilkan PAD hingga Rp100 miliar setiap tahun apabila dikelola oleh Pemkot Balikpapan.
Yusri menambahkan, Komisi III akan kembali menggelar rapat dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta para asisten di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk membahas kelanjutan proyek tersebut.
“Kami akan terus mendorong agar pembangunan Depo Km 13 dapat terealisasi sesuai rencana dan tetap menjadi bagian dari aset Pemerintah Kota Balikpapan,” tegasnya.
Menurut Yusri, pengerjaan tahap awal saat ini berupa pematangan lahan telah mampu menyediakan area parkir bagi sekitar 70 unit kendaraan berat. Ke depan, kawasan tersebut akan terus dikembangkan dengan berbagai fasilitas pendukung.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan progres pekerjaan land clearing telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen.
“Progres land clearing sudah sekitar 70 sampai 80 persen,” katanya.
Fadli menjelaskan, proses pembersihan lahan ditargetkan rampung dalam lima hingga enam pekan sesuai jadwal kontrak. Setelah itu, pembangunan fisik akan dilanjutkan secara bertahap dengan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan maupun bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Poniran | Nur
Comment