Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menetapkan penanganan banjir sebagai program prioritas usulan lembaga legislatif untuk tahun anggaran 2026. Kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir tersebut diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Alqadri, mengatakan bahwa secara umum kondisi Kota Balikpapan dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius dan harus segera diselesaikan, terutama banjir.
“Alhamdulillah, Kota Balikpapan saat ini sudah semakin baik. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD dan wajib kita selesaikan, terutama penanganan banjir,” ujar Alwi saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (20/2/2026).
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir memang sangat besar. Meski tidak mengetahui angka pasti secara detail, ia memperoleh informasi bahwa penanganan banjir di Kota Balikpapan secara ideal membutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun.
“Angka tersebut tentu bukan angka yang kecil. Untuk penanganan banjir di Kota Balikpapan idealnya membutuhkan sekitar Rp2 triliun,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama DPRD saat ini baru mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar atau sekitar 10 persen dari total kebutuhan yang diperkirakan. Alwi mengakui bahwa dengan keterbatasan anggaran tersebut, penanganan banjir belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Kami memahami ada penilaian bahwa penanganan banjir saat ini belum maksimal. Namun, harus dipahami bahwa kebutuhan anggarannya memang sangat besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila seluruh kebutuhan anggaran tersebut ditanggung sendiri, maka akan menghabiskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. Karena itu, pihaknya menilai diperlukan dukungan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) maupun Pemerintah Pusat untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh.
DPRD berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar penanganan banjir di Kota Balikpapan dapat terealisasi secara optimal pada 2026.
“Semoga ada sinergi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar penanganan banjir di Kota Balikpapan dapat terealisasi secara optimal pada 2026 ini,” tutup Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Barat tersebut.
Poniran | Adv
Comment