Kabargupas.com, SAMARINDA – Polemik tunggakan gaji karyawan dan eks karyawan di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda kembali mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menyatakan, kasus tunggakan gaji karyawan dan eks karyawan di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda bukan mencuat secara tiba-tiba.
”Masalah ini sudah terjadi sejak lama. kasus tunggakan gaji ini pernah mencuat 2023 lalu. Bahkan, sempat pula terungkap di publik tunggakan gaji para dokter spesialis,” kata Darlis Pattalongi kepada wartawan saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Selasa (10/06/2025).
“Berarti ada persoalan manajemen disitu. Kami ingin persoalan sekecil apapun terhadap manajemen diselesaikan. Jangan sampai berimplikasi kepada hal-hal lain yang membuat pemerintah mau tidak mau mencabut izin Rumah Sakit Darjad,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, memandang RSHD pernah menjadi kebanggan warga Kota Samarinda. Terlebih, RSHD membawa nama salah satu tokoh besar Kaltim, yakni H. Dradjad.
“Tapi apa boleh buat, kan. Rupanya persoalan-persoalan yang tadinya serasa kecil, kemudian dibiarkan berlarut-larut, akhirnya seperti sekarang. Mau tidak mau RSHD pasti akan ditindak oleh pemerintah,” ujar Darlis.
Disamping itu, kata Darlis, Komisi IV DPRD Kaltim juga berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua terkait kasus ini. Nantinya, pihak terkait yang dipanggil adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk manajemen RSHD Samarinda.
“Pasti kami panggil. Tapi Komisi IV akan meminta laporan dulu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim,” tegasnya.
Menurut Darlis, laporan ini harus segera dilakukan mengingat manajemen RSHD berencana melaksanakan kewajibannya secara penuh pada Jumat (29/8/2025) mendatang. Hal ini bahkan disampaikan saat mereka memenuhi panggilan dari Disnakertrans Kaltim.
“Jadi kami akan berkomunikasi dulu dengan pihak Disnakertrans Kaltim, apakah benar komitmen itu berjalan atau tidak. Jangan sampai komitmen di Agustus itu hanya trik untuk mengulur waktu,” tutup Darlis. (Adv)
Comment