Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dugaan penerimaan karyawan yang tidak transparan serta isu rangkap jabatan di lingkungan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyatakan bahwa proses rekrutmen karyawan di PTMB atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan diduga tidak dilakukan secara terbuka. Hal ini, menurutnya, telah menjadi perhatian publik sekaligus bahan evaluasi DPRD.
“Seperti yang pernah disampaikan Serikat Buruh, penerimaan karyawan di PDAM diduga tidak terbuka atau tidak pernah membuka lowongan. Yang terlihat justru lebih banyak orang yang diduga titipan,” ujar Budiono, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kurangnya profesionalisme dalam proses rekrutmen di perusahaan daerah tersebut. Budiono menegaskan bahwa seharusnya penerimaan karyawan dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti dugaan rangkap jabatan dalam struktur Dewan Pengawas (Dewas) PTMB. Budiono menjelaskan bahwa komposisi dewan pengawas idealnya terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
“Namun saat ini, dewan pengawas justru diisi dua orang dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik kinerja Dewas PTMB yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih yang belum ditangani dengan baik.
“Banyak keluhan masyarakat yang belum ada solusinya. Respons terhadap aduan warga juga masih lambat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Rita, enggan memberikan tanggapan terkait isu rangkap jabatan yang beredar.
“Saya tidak menanggapi itu dulu, karena nanti dianggap membela diri. Sebaiknya dikonfirmasi ke sekretariat BUMD di bagian ekonomi,” ujarnya singkat.
Isu ini turut mencuat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan 2027. Dalam forum tersebut, DPRD juga menyoroti capaian program sambungan rumah (SR) serta kualitas layanan air PDAM yang dinilai masih belum optimal.
DPRD meminta pemerintah kota dan manajemen PTMB untuk segera melakukan pembenahan, baik dari sisi tata kelola perusahaan maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Poniran | Adv
Comment