Kabargupas.com, SAMARINDA – Program Gratispol yang merupakan program unggulan atau program prioritas Gubenur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudi Mas’ud – Seno Aji, terus mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Perhatian itu juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel yang menegaskan lembaga legislatif akan terus mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yang juga progam unggulan Gubenur Rudi Mas’ud.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel mengatakan, pihaknya menilai keberhasilan program seperti Gratispol dan Jospol sangat bergantung pada komitmen semua pihak dan pemahaman publik terhadap tahapan pelaksanaannya.
“Kami di DPRD Kaltim tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut,” ujar Ekti Imanuel ditemui wartawan di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, belum lama ini.
“Tapi masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan. Apalagi, beberapa aspirasi masyarakat di sektor pendidikan menuntut percepatan realisasi program pendidikan gratis,” ungkap Ekti Imanuel.
Namun, tambah Ekti, sapaan akrabnya, pihaknya menekankan bahwa pelaksanaan di lapangan harus melalui tahapan yang sesuai dengan aturan dan kesiapan anggaran.
“Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalikkan telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses,” jelas Ekti.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program prioritas, khususnya di bidang pendidikan.
la menyebutkan bahwa mulai tahun 2025, mahasiswa baru sudah akan merasakan manfaat program pendidikan gratis, dan kelanjutannya akan diperkuat lagi dalam APBD 2026.
“Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya,” ucapnya.
Sebagai kader partai yang juga berada di struktur legislatif, Ekti menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi program-program yang dijanjikan dalam masa kampanye dan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran,” tambahnya.
“Pentingnya komunikasi yang aktif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar setiap program dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara maksimal,” pungkasnya. (Adv)
Comment