Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Program BPJS Kesehatan gratis yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, khususnya bagi peserta mandiri kelas 3 sampai saat ini dinilai masih jauh dari harapan.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem, Hanura dan Perindo) Puryadi, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2021 di kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (20/09/2021).
“Fraksi gabungan sangat mendukung program Wali Kota Balikpapan tentang BPJS Kesehatan bagi masyarakat Balikpapan, khususnya peserta kelas 3. Namun pihaknya juga menyayangkan program BPJS Kesehatan sampai saat ini masih jauh dari harapan,” ujar Puryadi dalam pandangan umumnya.
“Sebagaimana nota penjelasan halaman 9 poin 1, belanja operasi sebelum perubahan Rp 1,827 triliun dan setelah perubahan menjadi Rp 2,043 triliun, dimana anggaran BPJS Kesehatan masuk dalam bantuan belanja sosial, sedangkan dalam anggaran murni tidak ada, kemudian dalam anggaran perubahan menjadi ada,” ungkap Puryadi.
Dia menambahkan, penjelasan lisan sebesar Rp 18 miliar dari total perubahan anggaran Rp 2,043 triliun, bahwa mengingat waktu tinggal 3 bulan untuk periode anggaran 2021. Sementara untuk persiapan teknis, baik untuk koordinasi, dengan lembaga-lembaga penyelenggara BPJS Kesehatan serta belum ada pemutakhiran dan kepesertaan BPJS dalam nota penjelasan ini.
“Maka kami mengusulkan agar penganggaran belanja sosial BPJS yang akan dilaksanakan tahun 2022 agar tidak berpotensi terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puryadi menjelaskan, sesuai nota penjelasan Wali Kota halaman 9 menyatakan defisit Rp 648,58 miliar, dan akan ditutupi dari SILPA, berimbang antara defisit dengan SILPA. Sesungguhnya performa keuangan kurang sehat, karena disisi lain, dimana yang sudah ada dalam pos, maka angggaran tidak bisa habis atau SILPA.
“Namun disisi lain, belanja hingga defisit, hal ini menggambarkan penganggaran belum tepat sasaran atau tepat guna karena perlu memberi ruang yang luas kepada semua fraksi maupun setiap anggota DPRD Balikpapan menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk diakomodir lebih lanjut dalam APBD Kota Balikpapan,” terangnya.
Politisi Partai Nasdem ini kembali menyampaikan, pandangan terhadap nota penjelasan pengelolaan dan pembiayaan kepada PDAM Balikpapan juga pada prinsipnya mendukung investasi Rp 25 miliar dengan catatan meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat, mengingat umurnya sudah 44 tahun sejak berdiri 4 Februari 1976.
“Umur yang sangat matang untuk mandiri secara finansial. Sudah saatnya mandiri dalam pengembangan ekspansi usaha, apalagi sifatnya monopoli, dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap APBD Kota Balikpapan,” tutupnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment