Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Minimnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan pada triwulan pertama tahun 2022 yang hanya mencapai hampir 30 persen, dinilai masih terlalu rendah.
Capaian serapan anggaran tersebut mendapat sorotan dari masyarakat karena tidak sesuai harapan, mengingat serapan anggaran kali ini juga sudah memasuki triwulan kedua tahun 2022.
Ketua Forum Masyarakat Untuk Transparansi (Format) Balikpapan Hery Sunaryo menyebutkan, serapan anggaran hampir 30 persen di sejumlah OPD Pemkot Balikpapan memasuki triwulan kedua terbilang sangat rendah. Apalagi sejumlah OPD tersebut saat menyampaikan progres serapan anggaran di DPRD Balikpapan masih ada yang di bawah 30 persen.
“Masuk triwulan kedua serapan anggaran di OPD Pemkot Balikpapan harusnya bisa lebih maksimal. Serapan anggaran di Disdikbud Balikpapan terbilang rendah, hampir 30 persen,” kata Hery Sunaryo, Selasa (10/05/2022).
Menurut Hery, harusnya memasuki triwulan kedua serapan anggaran di masing-masing OPD bisa di atas 40-60 persen. Jangan sampai di akhir tahun 2022 kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat justru tidak terealisasi.
“Harusnya triwulan dua serapan anggaran bisa di atas 40-60%, jangan sampai di akhir tahun kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat malah tidak terealisasi,” ujar Hery.
Serapan anggaran ini, lanjut Hery, juga memperlihatkan kesungguhan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan. Oleh karenanya, DPRD Balikpapan harus lebih selektif dalam melakukan kontrol terhadap hal ini, khususnya dalam serapan anggaran di setiap OPD.
“Pada saat RDP, DPRD harus punya data pembanding untuk melakukan tekanan agar agresifitas OPD dalam menjalankan tugasnya bisa terealisasi,” tukasnya.
Semisal, kata Hery, belanja langsung pada tiap OPD harus dipastikan terealisasi karena belanja langsung itu adalah belanja-belanja yang bersentuhan langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Begitupun belanja modal tiap OPD juga harus dipastikan dapat terealisasi dengan baik Kalau pada triwulan dua nanti serapan anggaran OPD masih di bawah 30 jelas menandakan bahwa agresifitas OPD dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal,” tandasnya.
Menurut Hery, dirinya melihat anggota DPRD juga selama ini hanya sibuk melakukan perjalanan dinas yang hasil dari perjalanan dinas tersebut juga tidak jelas. Harusnya DPRD Balikpapan cerdas dalam merealisasikan hasil dari perjalanan dinasnya dalam bentuk realisasi kegiatan OPD untuk mencontoh kegiatan pembangunan di daerah lain.
“Terlebih Balikpapan akan menjadi penyanggah IKN (Ibu Kota Negara). Selama ini DPRD kita terlihat gak jelas dalam menjalankan peran fungsi yang dimilikinya. Desain pembangunan kota makin hari makin banyak masalah dan DPRD kita bukannya mencari solusi tetapi sibuk perjalanan dinas. Ini sangat membingungkan,” ucap Hery.
“DPRD Balikpapan juga harus bisa melakukan evaluasi lembaganya dalam menggunakan anggaran publik,” tutup Hery.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment