Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pembangunan Kota Balikpapan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
DPRD menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Alqadri, mengatakan bahwa tepat pada 10 Februari 2026, Kota Balikpapan genap berusia 129 tahun. Menurutnya, berbagai pembangunan yang dilakukan Pemkot bersama DPRD patut disyukuri.
“Alhamdulillah, besok tanggal 10 Februari 2026 adalah hari jadi Kota Balikpapan yang ke-129. Sangat luar biasa, hari ini kita melihat banyak sekali pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota bersama DPRD Kota Balikpapan,” ujar Alwi Alqadri usai memimpin Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-129 Kota Balikpapan Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (9/2/2026).
Alwi menambahkan, dalam rangkaian peringatan HUT tahun ini juga dilakukan penandatanganan peresmian sejumlah fasilitas, yang sebelumnya telah melalui proses peninjauan lapangan.
Ia menilai peringatan HUT Kota Balikpapan tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya perayaan HUT menghabiskan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, tahun ini anggaran yang digunakan hanya sekitar Rp900 juta.
“Peringatan HUT ke-129 Kota Balikpapan tahun ini dilaksanakan secara sederhana, namun tidak mengurangi makna perayaan. Ini merupakan bentuk kepedulian dan empati kami kepada daerah-daerah yang sedang mengalami bencana alam, seperti Aceh dan Sumatera Barat,” jelasnya.
Meski demikian, ujar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, DPRD juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kota Balikpapan, salah satunya masalah banjir. Alwi mengakui penanganan banjir membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Untuk penanganan banjir, Balikpapan seharusnya memerlukan anggaran yang cukup besar. Namun saat ini penganggaran yang tersedia masih kurang dari Rp200 miliar atau baru sekitar 10 persen dari kebutuhan ideal,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Pemkot Balikpapan bersama DPRD akan terus berupaya mengurangi risiko banjir melalui penganggaran yang bertahap dan berkelanjutan.
Namun demikian, Alwi menyebut adanya kendala berupa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), yang berdampak pada kekuatan keuangan daerah.
“Efisiensi anggaran dari pusat sangat mempengaruhi kondisi keuangan kita. Sejumlah program terpaksa diprioritaskan ulang. Bukan dihilangkan, tetapi dikurangi,” katanya.
Alwi berharap pada tahun mendatang kondisi keuangan daerah dapat kembali stabil sehingga Pemkot dan DPRD dapat lebih fokus, terutama dalam upaya penanganan banjir di Kota Balikpapan.
Poniran | Adv
Comment