Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet Iman Santoso menyoroti pelaksanaan operasi pasar atau penjualan elpiji subsidi 3 Kg yang digelar salah satu agen di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Selasa (11/07/2023).
Pasalnya, operasi pasar elpiji 3 Kg yang akrab disebut gas melon itu disinyalir tidak berkoordinasi dengan pihak Kelurahan maupun aparat RT di lingkungan setempat hingga nyaris menimbulkan kericuhan karena tidak tertib dan banyak yang tidak terakomodir alias tidak dapat.
“Tadi operasi pasar elpiji 3 Kg oleh agen, dan tadi koordinasinya sangat singkat dengan kelurahan. Jadi pelaksanaan di lapangan ya amburadul. Masyarakat yang antre pagi hari, dapatnya siang dan diprioritaskan bukan hanya untuk warga Kelurahan Gunung Samarinda Baru, tapi untuk semuanya dengan total elpiji 3 Kg yang dijual hanya 150 tabung,” kata Slamet Iman Santoso ditemui media ini, Selasa (11/07/2023).
Tentunya, tambah Iman Santoso, sapaan akrabnya, operasi pasar elpiji 3 Kg ini hanya untuk sesaat saja. Yang disayangkan, lanjutnya , adalah pelaksanaannya tidak sinergi dengan pihak kelurahan.
“Harusnya tidak seperti itu. Antre tidak karu-karuan (tidak tertib, red) kasihan masyarakat kecil. Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah operasi pasar itu bisa mengatasi tidak kelangkaan elpiji 3 Kg secara berkesinambungan,” ujar Iman Santoso.
Oleh karena itu, dirinya berharap keterbukaan atau transparansi dari Pemerintah Daerah dan Pertamina, seberapa besar atau banyak kuota elpiji 3 Kg untuk Balikpapan.
“Kemana saja, agen mana saja yang dapat, dibuka saja semuanya secara terbuka. Siapa pemain tunggalnya yang bermain, yang mendistribusikan semua elpiji 3 Kg kepada agen-agen tersebut,” tandasnya.
Jika saja Pertamina menyebutkan ada kekurangan untuk jatah Balikpapan, kata anggota Komisi II DPRD Balikpapan ini, itu dikurangi berapa persen, berapa jumlahnya, dan kemana distribusinya.
“Katakan ke IKN. Kalau ke IKN, betul-betul kah menyasar untuk masyarakat kecil di sana. Sementara, jatah untuk masyarakat kecil atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, kita ini ada IKN harusnya makin bagus penyaluran elpiji 3 Kg tersebut, bukan justru sengsara seperti ini,” kata Iman Santoso, kecewa.
Untuk itu, menurut Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara ini, dibutuhkan transparansi, evaluasi pelaksanaan di lapangan, pengawasan serta sinerginya di lapangan.
“Ini kita tidak tahu, data tidak tahu, seberapa besar kuota elpiji 3 Kg untuk Balikpapan. Kemudian, pengawasannya sangat lemah. Yang harusnya untuk usaha kecil, peruntukannya saat ini diduga bergeser ke usaha-usaha besar,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment