Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) mengusulkan pendekatan baru kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), dalam membangun infrastruktur jalan nasional untuk tidak membagikan anggaran ke banyak titik.
Namun, BBPJN diminta menuntaskan satu titik pembangunan infrastruktur jalan nasional tersebut atau jalur utama, sebagai upaya memprioritaskan kepentingan masyarakat di wilayah terpencil atau daerah yang memerlukan perhatian serius pemerintah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh S. Sos, ME, saat ditemui awak media dalam sebuah kegiatan di Balikpapan, Sabtu (19/04/2025).
“Tujuannya agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Kalau semua setengah-setengah, akhirnya jalan jadi bolong-bolong, tidak ada yang selesai,” kata Abdulloh.
Abdulloh menambahkan, pembahasan sempat mengarah pada opsi alih status jalan nasional ke provinsi atau kabupaten/kota agar bisa ditangani pemerintah daerah. Namun, prosesnya yang memakan waktu hingga lima tahun dinilai tidak efisien.
“Sementara proses peralihan terlalu panjang, lebih baik kita perjuangkan anggaran langsung untuk perbaikan dan pemeliharaan,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, jalan rusak bukan sekadar tentang kenyamanan berkendara. Ini menyangkut distribusi logistik, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kestabilan harga bahan pokok. Jalan poros yang rusak di daerah pedalaman berakibat langsung pada terhambatnya roda ekonomi.
“Pemerintah pusat, melalui BBPJN, perlu menyadari bahwa percepatan pembangunan bukan soal kuantitas proyek, melainkan kualitas penyelesaian,” ujar Abdulloh.
“Masyarakat pedalaman Kalimantan Timur tidak butuh janji pembangunan, mereka butuh jalan yang benar-benar bisa dilalui,” pungkasnya.
Seperti diketahui, konektivitas wilayah barat Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Kalimantan Timur, menyusul banyaknya pembangunan infrastruktur jalan poros nasional di Kalimantan Timur yang tidak maksimal.
Bahkan, diduga akibat kurang maksimalnya pembangunan infrastruktur, ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) mengalami longsor alias putus hingga menyebabkan roda ekonomi di dua kabupaten ini mengalami hambatan. (Adv)
Comment