Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyoroti kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Balikpapan, Kalimantan Timur.
Bahkan, Komisi III DPRD Balikpapan merekomendasikan agar SDM (Sumber Daya Manusia) DPPR Balikpapan dievaluasi karena dianggap kinerjanya tidak maksimal hingga serapan anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut pun, tidak maksimal alias hampir 80 persen.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan yang juga Koordinator Komisi III DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi III bersama DPPR Balikpapan mempertanyakan tentang Satgas A, Satgas B paralel bersama BPN dan DPPR Balikpapan.
Mengingat, kedua instansi tersebut dalam menjalankan tugasnya ada dugaan saling tuding satu sama lain hingga tidak tuntasnya berbagai persoalan di masyarakat.
“Kalau selalu mengatakan mau dievaluasi kembali, ini sudah kasep (terlanjur, red). Tidak saatnya lagi bicara verifikasi. Diverifikasi itu harusnya dari awal. Dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2023, masa bicara verifikasi terus. Berarti ndak jelas kerjanya mereka ini,” kata Sabaruddin ditemui wartawan usai RDP, Senin (09/01/2023).
“Makanya Komisi III merekomendasikan perlu ada evaluasi. Bukan evaluasi tanahnya, tapi evaluasi SDM-nya. Mereka selalu mengatakan dievaluasi-dievaluasi. Apanya dievaluasi,” tandas Sabaruddin.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, Komisi III DPRD Balikpapan melaksanakan RDP dengan DPPR Balikpapan terkait penyerapan anggaran tahun 2022. Pasalnya, hampir 80 persen di DPPR Balikpapan ini adalah pengadaan tanah.
“Termasuk tanah-tanah yang ada di stadion. Di Suprapto (Balikpapan Barat, red) juga begitu, sudah dibongkar rumahnya orang, tapi tidak kunjung dibebaskan. Di Muara Rapak juga begitu, ditambah program strategi nasional, PDAM, Embung Aji Raden, juga begitu,” ungkapnya.
Embung Aji Raden, menurut Sabaruddin, Penloknya (penetapan lokasi) tahun 2015 sampai detik ini tidak kunjung selesai juga. Dipertanyakan semua dalam RDP oleh Komisi III DPRD Balikpapan. Lebih lanjut, kata Sabaruddin, capaian serapan anggaran di DPPR Balikpapan juga dinilai sangat minim.
“Sementara kita sampaikan ada OPD-OPD yang membutuhkan anggaran begitu besar ternyata diambil oleh mereka. Tapi sampai detik ini tidak terserap dengan baik. Itu semua kita pertanyaan. Kinerjanya kalian itu apa,” pungkas Sabaruddin.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment