Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Puluhan pekerja yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konferedasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Balikpapan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (08/01/2024).
Mereka datang ke Gedung Parlemen Kota Minyak, menemui Komisi IV DPRD Balikpapan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait salah satu perusahaan yang beroperasi di Proyek RDMP Balikpapan yang diduga melanggar aturan tentang ketenagakerjaan dan informasi publik.
Rombongan diterima Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Ardiansyah didampingi Parlindungan Sihotang, Hj Kasmah, Wiranata Oey, dan Asep serta dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan bersama staf di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan.
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut terkait keterbukaan informasi publik, seperti jumlah penerimaan pekerja, uang lembur, serta lainnya.
Sayang, manajemen PT PAR (Prima Armada Raya) yang berkantor di Jakarta selaku perusahaan yang dimaksud oleh para pekerja, tidak hadir di pertemuan ini hingga membuat pimpinan rapat kecewa. Begitu juga puluhan pekerja yang hadir di pertemuan ini. Parahnya, surat tidak bisa hadir di Rapat Dengar Pendapat (RDP) baru disampaikan kepada Komisi IV DPRD Balikpapan di hari H pertemuan.
“Sangat kecewa kami. Kenapa tidak jauh-jauh hari PT PAR menyampaikan suratnya (permintaan penundaan pertemuan, red) agar kami bisa memberitahukan kepada pekerja,” kata Ardiansyah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan.
Ardiansyah menjelaskan, pekerja dari KSPSI yang datang ke DPRD Balikpapan ini mengajukan keinginan untuk RDP dengan PT PAR, yang diduga anak perusahaan dari Pertamina.
“Yang dia inginkan itu keterbukaan informasi mengenai ketersediaan tenaga kerja. Jadi teman-teman ini sudah mengirimkan surat dua kali, untuk konfirmasi agar penerimaan lowongan pekerjaan dibuka secara transparan, tapi surat tersebut tidak direspon. Maka dari itu mereka mengajukan RDP hari ini,” jelas Ardiansyah.
“Disaat RDP terjadwalkan hari ini, justru pihak PT PAR baru mengirimkan surat perhari ini, 8 Januari 2024 pagi ini, minta pertemuan diundur sampai hari Kamis 11 Januari 2024. Yang saya sayangkan kok pas hari H-nya, melakukan konfirmasi ketidakhadirannya,” ungkap politisi PPP Balikpapan ini.
Sementara itu, Ketua KSPSI Balikpapan Agus mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan ketidakhadiran PT PAR di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPRD Balikpapan, salah satu perusahaan yang seharusnya datang di kegiatan ini, justru tidak hadir.
“Kami yang sudah hadir hari ini sangat kecewa karena salah satu perusahaan yang seharusnya hadir pada hari ini, tidak hadir. Dan suratnya pun baru diberikan perhari ini juga. Kami, dinas maupun Komisi IV DPRD Balikpapan sangat kecewa,” kata Agus.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment