Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Proyek pembangunan DAS Ampal yang hingga kini baru mencapai 20,4 persen, terus mendapat sorotan dari masyarakat. Terbaru, meski baru 20,4 persen kontraktor pelaksana proyek yakni PT Fahreza Duta Perkasa telah mencairkan cuan kontraknya sebesar Rp 9,54 miliar.
Carut marutnya persoalan proyek DAS Ampal ini mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Balikpapan. Apalagi, rekomendasi pemutusan kontrak terhadap kontraktor bersangkutan tidak juga diindahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Fadlianoor mengatakan, hasil dari rapat internal yang dilaksanakan Komisi III DPRD Balikpapan salah satunya ada rekomendasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta untuk berkonsultasi.
“Konsultasi ke KPK terkait proyek DAS Ampal. Itu salah satu rekomendasi kita tadi, dan besok kita panggil Inspektorat, BPKAD, Dinas PU, Bappeda serta lainnya,” kata Fadlianoor ditemui wartawan usai rapat internal komisi di ruang Komisi III DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (03/04/2023).
Menurut Fadlianoor, ada sejumlah hal yang akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Balikpapan ini, yang dijadwalkan pada Selasa (04/04/2023) besok. Diantaranya terkait dengan keterlambatan pengerjaan proyek, teknis di lapangan dan banyak hal temuan Komisi III DPRD Balikpapan lainnya.
“Kalau banyak itu repot juga kita mau jelasin. Berapa hari lalu saya ke lapangan, kalau dilihat di lapangan, belum dibuka dipaksakan dibuka, kemarin. Kan saya ada di lapangan itu,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, lanjut Fadlianoor, dirinya juga menanyakan kapasitas Zulkifli sebagai Asisten I Sekda Kota Balikpapan di persoalan ini, karena selalu hadir di kegiatan peninjauan lapangan, dan bukan Asisten II. Mengingat, persoalan ini adalah bidangnya Asisten II Sekda Kota Balikpapan.
“Kenapa Asisten I terus yang hadir di lapangan. Ada apa?,” ucap Fadlianoor.
Dia mempertanyakan soal pembukaan jalan di lokasi proyek yang notabene belum layak untuk dilalui kendaraan. Jika ada kecelakaan, ujar Fadlianoor, siapa yang mau bertanggung jawab. Dia juga mempertanyakan tentang tembok di Perumahan Wika dan Perumahan Pemda Balikpapan dibongkar, kalau kemudian dua hari jalan depan Global Sport dibuka. Sementara tembok sudah dibongkar.
“Makanya, saya waktu rapat di atas. Saya kapasitas sebagai Banggar, saya akan menanyakan rincian Rp 17 miliar yang diambil DP-nya kemana. Sesuai gak dengan yang dibelanjakan sekarang. Terakhir update, ada yang gak digaji karyawan. Bagaimana proyek ini cepat selesai kalau SDM-nya tidak ada,” tandasnya.
“Bisa dihitung pekerjanya kalau kita lihat di lapangan. Ini proyek besar lagi, proyek multiyears, dan proyek andalannya Wali Kota. Program strategisnya Wali Kota yang harus kita dukung. Tapi ndak juga gitu di lapangan,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment