Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Kunjungan kerja dilakukan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)i Kalimantan Timur (Kaltim) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, pada Kamis (17/04/2025).
Kunjungan kerja para Wakil Rakyat Benua Etam ini dipimpin Sabaruddin Panrecalle selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim. Hadir mendampingi pada kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel serta Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra, serta anggota Komisi II antara lain Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, Sigit Wibowo dan anggota Komisi II DPRD Kaltim lainnya.
Kunjungan kerja (Kunker) ini dilaksanakan dalam rangka monitoring pelaksanaan program UPTD tahun 2024 dan program kerja tahun 2025. Rombongan diterima langsung oleh Kepala UPTD SPAPAL Manggar, Endah Sismiaty, didampingi jajarannya.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle mengatakan, kunjungan ini didasari oleh program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan serta kesejahteraan para nelayan yang perlu ditingkatkan.
“Komisi II sebagai mitra ingin mendengarkan serta menggali secara rinci apa saja yang menjadi kendala agar dapat terwujudnya kesejahteraan nelayan,” jelasnya.
Dalam monitoring, Sabaruddin, sapaan akrabnya, menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan jumlah produksi. Namun, dikarenakan adanya efisiensi anggaran, proses tersebut harus dilakukan secara bertahap.
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, Komisi II akan meminta pihak terkait untuk ikut mendorong dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi kendala agar upaya yang dilakukan UPTD SPAPAL Manggar bisa lebih optimal.
“Jika UPTD tersebut tidak menguntungkan bahkan cenderung membebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kita bisa saja mencari solusi melalui pihak ketiga untuk membantu di sana,” harap Sabaruddin.
Lebih lanjut, kata Sabaruddin, sekiranya terdapat pelatihan kepada para petani dan nelayan, harus ada penjelasan secara detail mengenai bantuan yang diperlukan.
“Sesuai dengan arahan Presiden tentang efisiensi anggaran, tetapi perlu ada catatan bahwa harus sejalan juga dengan program Pak Presiden mengenai ketahanan pangan. Ini yang perlu kita dorong bersama-sama,” tutup mantan anggota DPRD Kota Balikpapan ini. (Adv)
Comment