Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah persoalan krusial di Kota Balikpapan dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Anggota DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, mengungkapkan bahwa momentum HUT RI ini semestinya menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik di sektor pembangunan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Evaluasi itu banyak. Mulai dari pembangunan di tingkat RT, terutama di lingkungan yang belum pernah tersentuh. Itu juga harus menjadi perhatian,” ujar Halili saat ditemui usai mengikuti upacara HUT ke-80 RI di Dome Balikpapan, Minggu (17/8/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai bahwa pemerintahan saat ini belum berjalan secara maksimal. Namun, dengan sisa masa jabatan sekitar empat tahun ke depan, ia berharap masih ada waktu untuk melakukan perbaikan.
Secara khusus, Halili menyoroti masalah banjir yang hingga kini masih menjadi momok bagi warga Balikpapan. Ia menekankan pentingnya perhatian serius terhadap titik-titik rawan banjir yang sudah diketahui bersama.
“Khusus persoalan banjir, ini masih menjadi pekerjaan rumah kita semua. Di kampung saya sendiri, Wonorejo, masih belum merdeka dari banjir. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini belum tertangani secara menyeluruh,” tegasnya.
Selain banjir, Halili juga menyoroti masalah di sektor pendidikan, terutama terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SD dan SMP. Menurutnya, sistem yang diterapkan selama ini belum menunjukkan perubahan signifikan dan justru memicu polemik di kalangan orang tua murid.
“Sampai sekarang belum ada perubahan signifikan dalam sistem penerimaan siswa baru. Ini sering menimbulkan persoalan di masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, ke depan, dengan dukungan anggaran yang memadai di Dinas Pendidikan, sistem PPDB bisa dievaluasi dan diperbaiki agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa dilakukan perubahan, agar masyarakat tidak bingung dan lebih terlayani,” pungkasnya.
Poniran | Nur
Comment