Kabargupas.com, SAMARINDA-Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama masyarakat adat Suku Dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (11/01/2022).
RDP dihadiri oleh aparat kepolisian dari perwakilan Polres Kutai Kartanegara (Kukar) dan Polresta Samarinda untuk membahas salah satu ritual adat Suku Dayak yakni Botor Buyang yang dianggap beraroma permainan judi.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan, dari pertemuan antara masyarakat adat dan pihak kepolisian memiliki pandangan masing-masing terhadap Botor Buyang. Masyarakat adat menganggap rangkaian itu bukan perjudian melainkan ritual adat.
“RDP yang digelar Komisi I DPRD Kaltim ini bertujuan memfasilitasi masyarakat adat Suku Dayak tentang ritual adat Botor Buyang. RDP ini merupakan pertemuan kedua yang sebelumnya dilaksanakan pada 22 Desember 2022 lalu,” kata Demmu, ditemui wartawan usai pertemuan.
Demmu menjelaskan, persoalan yang sama juga pernah ditemukan pada 2012 lalu. Namun pelaksanaannya berjalan lancar sampai sebelum timbulnya persoalan ini.
“Waktu itu pelaksanaannya juga dijaga dengan pihak kepolisian, kemungkinan kenapa saat ini dipersoalkan, mungkin karena adanya kasus Sambo,” ungkapnya.
Setidaknya, menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Botor Buyang telah masuk dalam ketetapan musyawarah masyarakat adat sebagai ritual adat. “Dari ketetapan itu sudah menjadi dasar yang sangat kuat,” ungkapnya.
Sayang, RDP yang dilaksanakan Komisi I DPRD Kaltim tersebut belum membuahkan keputusan. Masyarakat adat ke depannya akan dipertemukan dengan Polda Kaltim guna memastikan pelaksanaan Botor Buyang tersebut dapat berjalan.
Pihak kepolisian melihat ritual adat Botor Buyang masih masuk dalam unsur perjudian, beracuan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303. (*)
Comment