Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan, Haris, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025/2026 di RT 22, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Rabu (1/7/2026) malam.
Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, pelayanan air bersih PDAM, hingga sengketa lahan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Subbagian Customer Service PTMB, Suryo Hadi Prabowo, perwakilan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Salah satu aspirasi disampaikan Gafar, warga RT 22 Kelurahan Damai, yang menyoroti kondisi Pasar Balikpapan Permai (BP). Menurutnya, perbaikan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan para pedagang.
Ia menjelaskan, pedagang mengusulkan perbaikan atap pasar yang mengalami kebocoran. Namun, pekerjaan yang dilakukan justru membongkar keramik lantai dan membangun jembatan, sehingga dinilai tidak menyelesaikan persoalan utama.
“Pedagang meminta atap diperbaiki, tetapi yang dibongkar justru keramik. Keramiknya pun tidak cukup sehingga dibuat jembatan. Yang diminta taman, yang dibangun pagar. Anggaran terkesan tidak tepat sasaran. Kami berharap talang air di Pasar BP segera diperbaiki,” ujar Gafar.
Aspirasi lainnya disampaikan Rusdi, warga Kelurahan Damai, terkait sengketa lahan yang telah berlangsung sekitar 15 tahun. Sengketa tersebut, menurutnya, turut melibatkan sejumlah fasilitas pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, taman kanak-kanak, hingga sekolah dasar.
“Persoalan ini sudah berlangsung lama dan hingga kini belum ada kejelasan. Kami berharap Pak Haris dapat membantu memperjuangkan penyelesaiannya,” katanya.
Sementara itu, warga RT 35 Kelurahan Damai, Deppa, meminta perhatian terhadap kondisi jembatan lingkungan yang sudah miring dan dikhawatirkan ambruk apabila tidak segera diperbaiki.
“Kami berharap jembatan ini dapat segera ditindaklanjuti. Untuk pembangunan lainnya di lingkungan kami sudah cukup baik dan sebagian besar telah terealisasi,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Haris mengatakan reses merupakan agenda DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
Ia menyebutkan, salah satu persoalan yang banyak dipertanyakan warga adalah kejelasan status lahan seluas sekitar 1,5 hektare yang diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan.
“Warga meminta penjelasan mengenai perkembangan lahan yang disengketakan, yang saat ini sudah berdiri fasilitas pendidikan seperti SD dan PAUD. Sampai sekarang mereka belum mendapatkan informasi mengenai tindak lanjutnya,” kata Haris.
Selain itu, tambahnya, warga juga mempertanyakan persyaratan mengikuti program bedah rumah. Menurut Haris, sebagian besar warga di kawasan tersebut belum memiliki legalitas tanah, seperti sertifikat, segel, maupun dokumen kepemilikan lainnya, sehingga kesulitan memenuhi persyaratan administrasi.
Di sisi lain, Haris mengakui program bedah rumah belum dapat menjangkau seluruh masyarakat karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah.
Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah kebutuhan lingkungan yang menjadi perhatian warga, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) serta penutupan drainase kecil untuk mengantisipasi anak-anak terjatuh.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah,” pungkasnya.
Poniran | Nur
Comment