Sarkowi Minta Gubernur Kaltim Usut dan Tindak Pelaku Tambang Ilegal di Unmul

Kabargupas.com, SAMARINDA – Persoalan tentang aktivitas tambang ilegal yang merambah hutan kawasan pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, tampaknya masih jadi perhatian Depan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim (Kalimantan Timur).

Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry mengatakan, pihaknya mendesak Gubernur Kaltim untuk dilakukan menginvestigasi aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan pendidikan Unmul. Sekitar 3,26 hektare lahan di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul dilaporkan rusak akibat penambangan batu bara tanpa izin.

“Saya menganggap ini bukan hanya sebagai perusakan lingkungan, tetapi juga sebagai penghinaan terhadap institusi pendidikan. Lahan seluas lebih dari 3 hektare milik Unmul, yang termasuk dalam KHDTK, telah ditambang secara ilegal, bahkan saat libur Idulfitri kemarin,” kata Sarkowi V Zahry, ditemui wartawan di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Loa Bakung Samarinda, belum lama ini.

Sarkowi V Zahry menambahkan, pihaknya mendorong Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk dapat bertindak tegas terhadap pelaku tambang ilegal tersebut. Apalagi tambang batu bara tersebut merambah kawasan hutan pendidikan Unmul Samarinda.

“Saya berharap Pemprov Kaltim bisa mengambil langkah cepat seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya,” ujarnya.

“Kami mohon dukungan penuh dari Gubernur Kaltim agar ini bisa ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Kami ingin ketegasan seperti yang pernah ditunjukkan Gubernur Jawa Barat, yang efektif menyelesaikan persoalan tambang ilegal,” imbuh mantan wartawan sebuah surat kabar di Kaltim ini.

Lebih lanjut kata Sarkowi, KHDTK Unmul selama ini difungsikan sebagai laboratorium alam dan pusat penelitian kehutanan, sehingga keberadaannya sangat vital bagi dunia pendidikan dan keberlanjutan lingkungan di Kaltim.

“Tindakan penambangan di wilayah tersebut tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam ekosistem dan masa depan generasi muda,” tandas Sarkowi. (Adv)