Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Serapan anggaran memasuki triwulan kedua tahun 2022 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan, khususnya progres normalisasi Daerah Sungai Ampal (DAS) Ampal, kembali dipertanyakan Komisi III DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, progres pembangunan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal saat ini sedang dalam proses lelang. Karena dalam schedule multi years, dimulainya (start) di tahun 2022.
“Kan ada tiga paket multi years, ada dua yang start-nya di 2021 Perubahan, untuk DAS Ampal di 2022. Ini proses masih tender, konsultan mekaniknya, kemudian konstruksinya kan berjalan. Kita kawal,” kata Syukri Wahid ditemui Kabargupas.com, Rabu (11/05/2022).
Untuk nilainya, terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, totalnya sebesar Rp 163 miliar dengan skema multi years sampai tahun 2023 atau dilewati 3 tahun anggaran, yakni APBD Murni 2022, APBD Perubahan 2022, dan APBD Murni 2023 dan Perubahan 2023.
Progres pembangunan DAS Ampal ini adalah yang sudah dibebaskan lahannya atau clear. Nanti tahap kedua, baru aspek pembebasan lahannya. Ini lebih ke normalisasi ke hilirnya.
“Itu kalau tidak salah Minggu depan ada sosialisasinya kepada warga sekitar yang ada aktivitas kena dampaknya,” ujarnya.
Syukri juga mempertanyakan lambatnya proses pengerjaan DAS Ampal tersebut. Bahkan, kegiatan fisik sampai saat ini baru mencapai 13 persen, keuangan baru 5 persen. Itu Dinas PU Balikpapan.
“PU itu mengatakan kenapa sampai bulan 6 ini kami baru terserap 13 persen. Padahal ini sudah bulan 6. Kalau mereka lambat kan berdampak kepada pelaksanaannya,” ungkap Syukri.
Pihaknya berharap, mulai Minggu ini untuk progres kepada anggaran-anggaran besar diantaranya, setengah anggaran di Dinas PU Balikpapan itu ada di multi years-nya normalisasi Sungai Ampal itu.
Makanya mereka mengatakan doakan supaya cepat dalam penyelesaiannya. Kalau sudah ditender, ujar Syukri, Komisi III DPRD Balikpapan nanti yang akan melakukan pengawasannya. Anggaran di Dinas PU Balikpapan saat ini sekitar Rp 300 miliar, setengahnya itu ada di normalisasi Sungai Ampal Balikpapan.
“Dalam kegiatan multi years normalisasi Sungai Ampal ini, yang diinginkan DPRD Balikpapan sekarang amanatnya Wali Kota Balikpapan yang baru adalah RPJMD adalah 81 titik banjir,” tukas Syukri.
Menurut Syukri, itu harus selesai dalam waktu 5 tahun. Dan diantara 81 titik banjir yang masuk kanal besarnya adalah di kawasan Sungai Ampal. Kalau Sungai Ampal dinormalisasi, imbuhnya, konon kabarnya akan berkontribusi mengurangi 20 titik banjir, yang cabang-cabangnya Sungai Ampal.
“Kita berharap ya semakin cepat kan target RPJMD tercapai. Kami Dewan akan menilai bahwa tahun pertama berapa titik banjir yang diselesaikan. Kami patokannya RPJMD, dan itu dokumen negara. Kalau tidak sanggup, tidak sesuai, berarti kan melenceng,” pungkasnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment