Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dana kurang salur dan bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 874 miliar, tampaknya jadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Dana kurang salur dari Pemerintah Pusat memang dikritisi oleh Fraksi PKS DPRD Balikpapan. Ketika sudah ada kesepakatan (APBD 2023), tiba-tiba ada muncul dana kurang salur dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 874 miliar,” kata Subari, Wakil Ketua DPRD Balikpapan saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Balikpapan, belum lama ini.
Menurut Subari, DPRD Balikpapan telah melakukan rapat kembali dengan Pemkot Balikpapan untuk menempatkan dana-dana itu sesuai dengan program-program tahun 2023 yang sudah dibintangi.
“Dana-dana itu sesuai dengan program-program tahun 2023 yang sudah dibintangi. Pada prinsipnya, anggaran sudah diplot, disesuaikan dengan aturan dan mekanisme yang benar agar tidak jadi temuan,” jelas politisi PKS Balikpapan ini.
“Anggaran tersebut, tentunya akan difokuskan untuk kegiatan-kegiatan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) diantaranya 5 program prioritas seperti peningkatan pendidikan, sekolah SD, SMP, penanganan banjir, kesehatan dan sebagainya,” pungkas Subari.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment