Kabargupas com, SAMARINDA – Tegasnya Wali Kota Samarinda dalam memberikan sanksi kepada kontraktor nakal yang tidak optimal dalam mengerjakan proyek drainase mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Markaca mengatakan, pihaknya mendukung ketegasan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak optimal dalam mengerjakan proyek drainase.
Menurutnya, sanksi tegas tersebut diperlukan untuk memastikan proyek drainase berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Saya menyambut baik ketegasan Wali Kota Samarinda dalam menindak kontraktor yang tidak memenuhi standar dalam pelaksanaan proyek. Ini penting untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Markaca, Jumat (10/11/2023).
Markaca menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda juga harus lebih selektif dalam memilih kontraktor. Dinas PUPR harus memilih kontraktor yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai.
“Dinas PUPR harus lebih selektif dalam memilih kontraktor. Jangan sampai proyek drainase ini menjadi sia-sia karena dikerjakan oleh kontraktor yang tidak kompeten,” ujar Markaca.
Markaca menekankan, prioritas dalam alokasi sumber daya harus didasarkan pada aspirasi masyarakat. Termasuk beberapa proyek-proyek yang memiliki urgensi yang jelas harus diberikan porsi yang tepat dalam penyusunan anggaran.
“Apalagi saat ini pendapatan kita sudah meningkat setiap tahun, sehingga diharapkan memberikan perubahan yang signifikan,” pungkasnya. (*/raf/adv)
Comment