Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau yang akrab dikenal dengan sebutan PDAM (Peruhaan Daerah Air Minum) Balikpapan akhirnya memberikan tanggapan atau klarifikasi atas sorotan yang disampaikan oleh sejumlah eleman masyarakat terkait tranparansi pengelolaan anggaran.
Direktur Utama (Dirut) PTMB, Yudhi Saharuddin mengatakan, pihaknya menepis anggapan bahwa PTMB tidak transparan dalam penggunaan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.
Yudhi Saharuddin menjelaskan, sejak 2024 lalu pihaknya telah menyampaikan laporan pengelolaan kepada Wali Kota Balikpapan terkait penggunaan anggaran yang disertakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, kepada PTMB.
Pihaknya menyebutkan bahwa PTMB juga tidak ingin bergantung dengan APBD Balikpapan. Kalau pun anggaran penyertaan modal diberikan, pihaknya akan mengutamakan untuk pembangunan infrastruktur.
“Sejak 2024, saya sudah sampaikan ke Pak Wali, kami tidak ingin tergantung APBD. Kalau pun dibantu, kami hanya minta untuk pembangunan infrastruktur, operasionalnya tetap kami jalankan sendiri,” kata Yudhi Saharuddin, saat ditemui wartawan dalam sebuah kegiatan di Balikpapan, Kamis (19/06/2025).
Untuk wilayah seperti Gunung Polisi, Asrama Bukit, dan Gunung Bugis Yudhi menyebutkan saat ini masih terkendala karena kondisi geografis yang berbukit serta sumur bor yang tidak bisa dimanfaatkan maksimal.
“Debit dari sumur hanya 20 liter per detik dari 50 liter kapasitas. Sekarang kami bantu suplai dari Kampung Damai dan Manggar, sekitar 30 liter per detik untuk Baru Ulu,” ujarnya.
Dalam jangka pendek, PTMB akan terus melakukan optimalisasi jaringan yang ada, pemasangan booster, serta perbaikan kebocoran. Sementara jangka menengahnya adalah menunggu selesainya pembangunan Embung Aji Raden untuk tambahan 200 liter per detik.
Sedangkan untuk jangka panjang, PTMB menawarkan dua alternatif besar, salah satunya mengambil suplai air dari Sepaku Semoy sebesar 1.000 liter per detik. Namun opsi ini masih dievaluasi karena tingginya biaya distribusi akibat jarak sekitar 100 km.
“Kami sudah ajukan ke PU provinsi dan kementerian. Harapan kami Pemerintah Pusat bisa memberikan perhatian lebih pada Balikpapan. Kami tidak hanya melihat hari ini, tapi kami juga memikirkan bagaimana ketersediaan air untuk Balikpapan ke depan,” pungkasnya.
Poniran | Adv
Comment