Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menaruh perhatian terhadap kondisi personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan yang telah tiga tahun tidak mendapatkan seragam dinas lapangan baru.
Koordinator Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah selama beberapa tahun terakhir membuat sejumlah kebutuhan kedinasan ditempatkan sebagai prioritas kedua.
“Semangat kita selama ini adalah efisiensi dan mengutamakan kebutuhan yang lebih penting di tengah keterbatasan keuangan pemerintah, termasuk di Balikpapan,” kata Taqwa, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, belanja seperti makan dan minum, rapat, hingga pengadaan seragam dinas selama ini tidak masuk kategori prioritas utama. Namun demikian, pihaknya tidak menutup mata terhadap kebutuhan seragam bagi personel BPBD yang dinilai penting dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.
“Kalau memang sudah tiga tahun terakhir tidak ada pengadaan seragam dinas, tentu ini menjadi pertimbangan kami. Seragam juga penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan itu mengatakan, kebutuhan tersebut akan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni maupun APBD Perubahan mendatang.
“Nanti akan kita lihat dalam pembahasan APBD. Jika memang kebutuhan tersebut dinilai penting dan mendesak, kemungkinan bisa kita anggarkan, meskipun dilakukan secara bertahap,” katanya.
Taqwa menegaskan, kebijakan efisiensi berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPRD. Karena itu, bukan berarti ada dinas tertentu yang lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain.
Meski demikian, ia berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin membaik sehingga kebutuhan-kebutuhan penunjang tugas, seperti seragam dinas BPBD, dapat dipenuhi.
Menurutnya, setiap usulan anggaran dari OPD akan dikaji berdasarkan tingkat urgensi dan penjelasan yang disampaikan saat pembahasan anggaran. Oleh sebab itu, kebutuhan seragam BPBD juga perlu diusulkan secara resmi dan disertai argumentasi yang kuat.
“Ini menjadi catatan bagi kami. Apalagi BPBD merupakan salah satu mitra kerja Komisi IV DPRD. Tentu akan menjadi perhatian dan atensi kami ke depan,” pungkasnya.
Poniran | Nur
Comment