Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menilai, keluhan tentang seragam sekolah gratis yang dipertanyakan warga, yang hingga saat ini tak kunjung terealisasi, merupakan hal yang wajar.
Pasalnya, warga mempertanyakan pemberian seragam sekolah gratis bagi anak sekolah yang baru masuk dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan itu karena memang sudah dijanjikan.
“Wajar kalau masyarakat mempertanyakan itu karena mereka dijanji. Andai kata visi misi (Wali Kota Balikpapan terpilih) itu tidak tersampaikan, mungkin juga masyarakat menyampaikan kami tidak dijanji, dia tidak akan menuntut apa-apa,” kata Sabaruddin ditemui wartawan di Kantor DPRD Balikpapan, belum lama ini.
Berhubung mereka (kampanye) ada visi misinya dan disampaikan oleh Wali Kota, lanjut Sabaruddin, dianggap itu sebuah janji serta dianggap sebagai misi, dan wajar orang menuntut, wajar juga orang mempertanyakannya.
“Jangan alergi pemerintah (Pemkot Balikpapan) kalau masyarakat mempertanyakan itu. Karena ada janji di situ,” tandas Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur ini.
Oleh karenanya, menurut Sabaruddin, pihaknya selaku anggota DPRD Balikpapan juga mempertanyakan itu apa masalahnya. Kenapa tidak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Apalagi anggaran sudah disahkan semuanya bersama-sama.
“Kalau tidak salah itu anggarannya Rp 19 miliar. Belum lagi dengan BPJS Kesehatan. Perlu hati-hati,” pesannya.
Saat ditanya akan kah DPRD Balikpapan memanggil OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, Sabaruddin memastikan DPRD akan melakukan pemanggilan guna meminta penjelasannya terkait permasalahan pengadaan seragam sekolah gratis untuk anak-anak yang baru masuk di tahun ajaran baru ini, baik tingkat SD/MI, dan SMP/MTs, baik negeri maupun swasta.
“Tugasnya anggota Dewan itu Legislasi, Budgeting, Controlling. Dewan sudah mengesahkan anggaran itu, melalui Budgeting. Ketika duit disahkan oleh DPRD, berarti sudah menyetujui. Duit yang kau mintakan kepada Dewan, kita setujui, ternyata Anda tidak memanfaatkannya dengan baik. Tugas kedua anggota DPRD mengontrol, mana duit yang pernah kita sahkan. Sekarang masyarakat yang menuntut itu,” pungkasnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment