Kabargupas.com, NUSANTARA – Guna membahas persiapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu serta kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Otorita IKN, Rabu (16/04/2025).
Acara ini dihadiri oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Sedangkan jalannya rapat dipimpin oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil GubernurKaltim, Seno Aji.
Dalam rapat, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud memaparkan dukungannya untuk persiapan PSU dan menyebut PSU sebagai koreksi demokrasi di Kaltim.
“Di Kukar, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan salah satu kandidat tidak memenuhi syarat. Di Mahakam Ulu, MK menemukan indikasi politik uang,” kata Hasanuddin Mas’ud.
Dampak PSU, menurutnya, antara lain adalah stagnasi kebijakan. Kepala daerah yang belum definitif membuat kebijakan strategis tertunda. Selain itu, ada pemborosan anggaran untuk pelaksanaan PSU, yang mengurangi dana untuk pembangunan. Ketiga, PSU menyebabkan keterlambatan pelayanan publik dan proyek strategis.
“Masalah utama PSU terletak pada seleksi KPPS yang tidak berbasis merit. Selain itu, penyelenggara memiliki kapasitas teknis yang lemah dan integritas yang rendah. Pengawasan minim, laporan pelanggaran diabaikan, dan politik uang berkembang tanpa penindakan serius,” ujarnya.
Sebagai solusi, lanjut Hasanuddin, dirinya mengusulkan evaluasi Pemilu 2024 secara menyeluruh. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum juga diperlukan.
“Kami juga perlu edukasi politik kepada masyarakat,” tambahnya. Selain itu, ia meminta agar PSU diawasi agar sesuai dengan prinsip dan tujuan demokrasi.
Kemudian, Hasanuddin juga menyuarakan pandangannya mengenai kemajuan pembangunan IKN. Ia menyoroti rekrutmen ASN di bawah Otorita IKN yang tidak berbasis sistem nasional.
“Ini memunculkan kekhawatiran tentang transparansi dan sistem merit,” ujarnya. Selain itu, ia menyebut minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.
Masyarakat lokal, menurutnya, hanya terlibat secara terbatas. Mereka terdiri dari suku Dayak, Kutai, dan Paser. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan IKN yang lebih inklusif. “Suara mereka perlu didengarkan agar IKN menjadi ikon Kaltim,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa lebih dari 30 persen ASN berasal dari putra-putri daerah Kaltim. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi akan dilakukan ke depannya.
“Kami mengikuti rekrutmen yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” jelasnya. (Adv)
Comment