Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Proyek pembangunan jogging track di Stadion Batakan Balikpapan kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat, khususnya warga yang berasal dari wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.
Proyek yang berada di bawah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan itu dinilai dikerjakan secara kejar tayang tanpa memperhatikan kualitas, sehingga menimbulkan kerusakan meski belum genap sebulan selesai dikerjakan.
Selain soal kualitas, warga juga mempertanyakan transparansi anggaran. Pasalnya, di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi yang biasanya memuat nilai anggaran, masa pelaksanaan, dan identitas kontraktor. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak memenuhi standar keterbukaan publik.
Warga Balikpapan Timur yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, turut angkat suara. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut bahkan belum melalui proses serah terima pekerjaan, sehingga tanggung jawab penuh masih berada di tangan kontraktor dan dinas terkait.
“Ini salah satu penyakit pemerintah kota, bisa membangun, tapi tidak bisa merawat. Hampir semua venue olahraga seperti itu,” ujar Nurhadi, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, semangat membangun adalah hal positif, namun tanpa komitmen untuk merawat fasilitas, pemerintah justru mempermalukan diri sendiri. Ia menekankan agar dinas terkait segera menuntut kontraktor memperbaiki kerusakan serta memasang penanda agar jogging track tidak digunakan sebelum benar-benar siap.
Nurhadi juga meminta pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat terkait kapan fasilitas tersebut dapat kembali dibuka untuk umum.
Tak hanya itu, ia menyoroti lemahnya pengawasan dalam proses pembangunan. Menurutnya, jika kualitas proyek buruk, maka persoalan tersebut harus ditelusuri hingga ke tim lelang yang memilih kontraktor.
“Bagaimana bisa kontraktor dengan kualitas seperti itu menang lelang? Apa karena harga termurah? Ini uang rakyat, jangan main-main,” keluhnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mendesak Inspektorat dan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
“Inspektorat harus turun tangan, audit keuangannya sekalian oleh BPK supaya jelas pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Sementara itu, seorang anggota DPRD Kota Balikpapan dari Dapil Balikpapan Timur enggan memberikan komentar saat dimintai tanggapan mengenai proyek tersebut. “Maaf ya Bang, saya belum bisa berkomentar dulu soal itu, takut jadi polemik,” ujarnya singkat.
Wahyu | Nur
Comment