Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di bawah kepemimpinan Rahmad Mas’ud berkomitmen memajukan pendidikan di Kota Minyak.
Komitmen tersebut adalah Pemkot Balikpapan pada 2024 mendatang berencana membangun 2 sekolah terpadu (SD dan SMP Negeri, red) di dua kecamatan berbeda yakni Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Timur.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, DPRD Balikpapan dalam hal ini Komisi II DPRD Balikpapan mendukung upaya peningkatan pendidikan yang dilakukan Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan dengan membangun 2 sekolah baru pada tahun anggaran 2024 mendatang.
“Ya, Pemkot Balikpapan pada 2024 mendatang akan membangun 2 sekolah sekaligus di 2 kecamatan berbeda yakni di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur,” kata Doris Eko Rian Desyanto ditemui media ini, Kamis (02/11/2023).
Dua sekolah tersebut, tambah Doris, demikian dia biasa disapa, ada di Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur. Namun, saat ini lokasinya pembangunannya masih dalam penentuan dari dua kecamatan tersebut.
“Tinggal lokasinya saja. Ada mengerucut dua lokasi sudah. Kalau teknisnya bisa tanya ke dinas terkait. Yang penting, DPRD dan Pemkot Balikpapan beritikad membangun 2 sekolah di tahun depan,” ujar Doris.
Untuk anggaran pembangunan 2 sekolah tersebut, ungkap politisi Partai Golkar Balikpapan ini, DPRD dan Pemkot Balikpapan telah menganggarkan kurang lebih sekitar Rp 60 miliar. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan jumlah pasti anggaran untuk pembangunan 2 sekolah itu, karena yang mengetahui teknisnya adalah dinas terkait.
“Dua sekolah tersebut kalau gak salah anggarannya kurang lebih Rp 60 miliar. Kurang lebih loh ya, pastinya saya kurang tahu. Kurang lebih segitu,” ungkapnya.
Dua sekolah tersebut, menurut Doris, dibangun sebagai upaya Pemkot Balikpapan mengatasi permasalahan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahun terjadi di Balikpapan akibat tidak berbanding lurusnya jumlah lulusan pelajar dengan jumlah sekolah yang ada di Balikpapan.
“Ini upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Balikpapan, khususnya saat PPDB yang terjadi setiap tahun akibat kurangnya jumlah sekolah dari pada jumlah lulusan pelajar di Balikpapan,” tutup Doris.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment