Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Kurangnya tenaga bantu di bidang pendidikan alias guru honorer jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Minyak Balikpapan mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur.
DPRD Balikpapan akan mendorong atau melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), khususnya dalam penerimaan PNS guru, tak terkecuali penerimaan honorer di bidang pendidikan.
Pasalnya, kebutuhan guru di Balikpapan saat ini sangat diperlukan, terlebih dengan adanya penambahan sekolah baru di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) maupun lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, kalau penerimaan guru, baik honorer maupun PNS, saat ini masih ada diranahnya Pemerintah Pusat. Dari daerah hanya mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, mengingat penambahan tenaga guru itu kewenangannya ada di Kementerian Pendidikan maupun di Kemenpan RB.
“Jadi DPRD Balikpapan hanya bisa mendorong, atau melakukan lobi-lobi kepada Kementerian Pendidikan maupun Kemenpan RB agar menambah kuota guru yang ada di Kota Balikpapan,” kata Doris, ditemui kabargupas.com, belum lama ini.
Apalagi, tambah Doris, demikian dia akrab disapa, Balikpapan merupakan kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Imbasnya, jumlah penduduk di Kota Minyak jadi semakin banyak, begitu pula dengan jumlah peserta didik yang juga semakin meningkat.
“Mau tidak mau kuota guru di Balikpapan harus kita tambah,” ungkap politisi Partai Golkar Balikpapan ini.
Memang, lanjut Doris, untuk pengangkatan guru honorer saat ini memang tidak diperbolehkan lagi. Hanya saja di situ juga ada kebijakan-kebijakannya. Jika tidak dilakukan penambahan guru, baik guru honorer maupun PNS, juga akan berdampak terhadap dunia pendidikan di Balikpapan, termasuk dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau kita tidak adakan semua, kita kekurangan guru, kita dan masyarakat juga yang kena imbasnya. Apalagi sudah mau PPDB (penerimaan peserta didik baru) online, di bulan 6 kalau gak salah itu,” ujar Doris.
Menurut Doris, komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kemenpan RB memang belum dilakukan karena ranahnya Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan.
“Dorongan agar Balikpapan bisa menambah guru, DPRD tentunya akan berkunjung ke Kementerian terkait agar penambahan guru honorer maupun guru PNS dapat terwujud karena Balikpapan memang kekurangan guru,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment